Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan ekonom mengungkapkan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Mereka beranggapan wakil presiden harus memiliki pemahaman mengenai ekonomi dan mampu membantu Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat koordinasi antarlembaga.
Sekadar catatan, posisi orang nomor dua di Indonesia memang masih kosong usai Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/9/2026). Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan wakil presiden yang ideal bukan sekadar figur yang kuat secara politik, tetapi juga memiliki integritas, pemahaman ekonomi, dan kemampuan memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
"Di tengah tekanan rupiah, keterbatasan ruang fiskal, dan tantangan investasi, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu Presiden (Prabowo Subianto) memperkuat koordinasi antarkementerian, menjaga kepastian kebijakan, serta mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja," ujar Josua kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (16/11/2026).
Menurut Josua, sosok tersebut juga harus mampu membangun kepercayaan investor melalui komitmen terhadap disiplin fiskal, kepastian hukum, dan independensi Bank Indonesia.
Oleh karena itu, kata Josua, pemilihan wakil presiden sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada kompromi politik, tetapi juga kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan.
Pada akhirnya, hal yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya stabilitas politik, melainkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan stabilitas tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman.
Untuk mengisi kursi wakil presiden, Presiden Prabowo Subianto menurutnya perlu mengutamakan figur yang memiliki pemahaman tentang ekonomi, berintegritas, dan teruji menyelesaikan kebuntuan lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Dengan mandat yang jelas dari Kepala Negara, wakil presiden harus bisa turun tangan ketika aturan tumpang tindih atau perizinan berlarut-larut hingga pelaku usaha menunda investasi dan ekspansi.
Di sisi lain, Rizal mengatakan ekonomi memang tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026. Namun, porsi pekerja formal masih 42,07% pada Agustus 2026.
"Oleh karena itu, kemampuan wakil presiden perlu dinilai dari hasilnya bagi dunia usaha dan pekerja. Ia harus mampu mengawal investasi sampai proyeknya beroperasi dan membuka lapangan kerja formal, sekaligus berani mengusulkan koreksi kepada Presiden (Prabowo) atas program yang menyerap anggaran besar dengan manfaat ekonomi terbatas," ujar Rizal.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai wakil presiden juga harus memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, investasi, pasar tenaga kerja, dan ekonomi daerah.
Menurutnya, orang nomor dua di Indonesia tersebut juga perlu menguasai hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan.
"Presiden (Prabowo) tetap memegang kewenangan pemerintahan serta arah kebijakan nasional. Wakil presiden membantu menjalankan tugas Presiden (Prabowo) sesuai mandat konstitusional dan penugasan," ujar Syafruddin.
Syafruddin menekankan target pertumbuhan ekonomi tinggi menuntut kemampuan memperbaiki produktivitas dan kualitas pelaksanaan. Dia mengatakan ekonomi tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026, tetapi pekerjaan berkualitas masih terbatas.
Calon Wakil Presiden harus memahami hambatan investasi produktif dan industrialisasi. Ia perlu menjembatani kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja. Koordinasi efektif harus menghasilkan penyelesaian masalah lintas lembaga secara terukur.
"Prioritasnya mencakup logistik, keterampilan, kepastian regulasi, serta rantai pemasok domestik. Percepatan investasi juga harus menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar. Penugasan Wakil Presiden memerlukan indikator jelas, batas kewenangan, serta evaluasi berkala. Ukur keberhasilannya melalui produktivitas, pekerjaan formal, dan kenaikan upah riil. Pertumbuhan delapan persen membutuhkan kapasitas negara, bukan sekadar target angka," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan sosok ideal untuk mengisi posisi wakil presiden adalah orang yang dipercaya Kepala Negara dan bisa menjalankan peran sebagai administrator negara yang baik, seperti Wakil Presiden ke-1 Mohammad Hatta di masa lalu.
Saat ini, kata Wijayanto, salah satu kelemahan yang dimiliki adalah proses bisnis pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, banyak kontradiksi antarkebijakan, koordinasi yang lemah dan komunikasi yang jauh dari efektif.
Wijayanto mengatakan wakil presiden tidak harus seorang ekonom, tetapi paham ekonomi dan memiliki kemampuan membantu Kepala Negara merangkul dunia usaha dan investor. Sebab, keduanya merupakan kunci terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi yang menyejahterakan.
"Intinya, wakil presiden baru harus berperan sebagai menteri koordinator dari para menteri koordinator," ujar Wijayanto.
[Gambas:Video CNBC]