Ekonomi

Aset Tommy Soeharto Rp 2,42 Triliun Belum Laku, LMAN Ungkap Status Terbaru

Aset Tommy Soeharto Rp 2,42 Triliun Belum Laku, LMAN Ungkap Status Terbaru

Liputan6.com, Jakarta - () mengungkapkan sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia () milik senilai Rp 2,42 triliun belum masuk dalam pengelolaannya. Aset tersebut masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sehingga LMAN belum dapat melakukan optimalisasi.

Direktur Utama LMAN Meirijal Nur menegaskan pihaknya belum menerima pelimpahan aset tersebut untuk dikelola dan dimanfaatkan agar menghasilkan nilai ekonomi bagi negara.

"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai motor dalam pengelolaan aset negara,” ujar Meirijal dalam media briefing di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Meirijal mengatakan LMAN siap menerima penugasan pengelolaan aset tersebut apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. Menurut dia, LMAN tidak membedakan aset berdasarkan siapa pemilik sebelumnya karena lembaga tersebut berfokus pada optimalisasi aset yang dipercayakan pemerintah.

“Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima dan memikirkan bagaimana aset itu bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” katanya.

Namun, Meirijal belum menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pemanfaatan maupun mekanisme pengelolaan aset Tommy Soeharto tersebut. Status aset yang masih berada di DJKN membuat pengelolaan dan optimalisasi belum menjadi kewenangan LMAN.

Sebagai gambaran, LMAN saat ini mengelola 335 aset negara yang berasal dari sejumlah sumber, termasuk eks-BPPN, BLBI, aset badan dalam likuidasi, dan eks-Pertamina. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 aset atau 59,4% telah dioptimalkan hingga Oktober 2026.

LMAN juga mengembangkan platform pemasaran digital EASYA untuk mempertemukan calon pengguna dengan aset negara yang ditawarkan. Hingga Oktober 2026, platform tersebut mencatat 466 properti terdaftar dan 533 minat terhadap aset kelolaan.

Meirijal menegaskan optimalisasi aset negara tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal.

Pelunasan Obligasi Tak Hapus Hak Tagih Negara ke Obligor BLBI

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan pelunasan obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor maupun debitur. Pemerintah tetap akan mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN.

"Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI," ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Suahasil menjelaskan pemerintah masih memiliki hak tagih terhadap debitur dan obligor yang aset maupun kewajibannya telah beralih kepada pemerintah dalam rangka penanganan krisis perbankan.

Dengan demikian, penyelesaian hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia terkait obligasi BLBI tidak berarti proses penagihan kepada pihak yang masih memiliki kewajiban kepada negara ikut berakhir.

"Hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Tetapi pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Karena pemerintah punya hak tagih," katanya.

Pemerintah juga memastikan penanganan piutang BLBI tetap berjalan meski Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah berakhir.

Satgas BLBI

Suahasil menyampaikan pemerintah tidak akan membentuk kembali Satgas BLBI yang telah selesai pada akhir 2024. Penanganan piutang negara yang berasal dari BLBI kini dilanjutkan melalui struktur di Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan, itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan," jelas Suahasil.

Menurut dia, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di lingkungan DJKN memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan terhadap piutang negara yang masih belum diselesaikan.

Pemerintah juga memiliki landasan dalam melanjutkan proses tersebut. Suahasil menyebut mekanisme penanganan piutang negara diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2024 sebagai dasar penyelesaian penagihan.

Suahasil berharap seluruh kewajiban yang masih terutang dapat terus ditagih dan dikembalikan kepada negara.

"Kita berharap kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN," imbuhnya.