Politik

KPK Respons Pengesahan UU Perampasan Aset: Tidak Ada Kata Lain Selain Dilaksanakan

KPK Respons Pengesahan UU Perampasan Aset: Tidak Ada Kata Lain Selain Dilaksanakan

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan oleh DPR RI. KPK menyatakan siap melaksanakan aturan baru itu terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupinya.

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Tanak mengatakan, publik yang keberatan dengan UU tersebut bisa mengambil upaya hukum lewat uji materiil atau uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu dinilai KPK termasuk jalur konstitusional guna menguji kesesuaian materi maupun proses pembentukan undang-undang dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK," ucap Tanak.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan penghuni Senayan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari target awal pada 15 Desember 2026. Puan menegaskan, percepatan pengesahan tersebut bukan karena DPR terburu-buru atau sekadar memenuhi desakan masyarakat.

Puan mengatakan, RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan selama 18 tahun sehingga penyelesaiannya dinilai mendesak. Menurut Puan, DPR juga telah menjalankan serangkaian proses pembahasan dan menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset karena banyak aspirasi dari masyarakat yang menolak. Habiburokhman memutuskan hal itu tak diatur dalam RUU setelah melakukan berbagai kajian dan perbandingan undang-undang yang diterapkan di berbagai negara.