Politik

Dedi Mulyadi pertanyakan kualitas jalan tol bergelombang

Dedi Mulyadi pertanyakan kualitas jalan tol bergelombang

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertanyakan kualitas jalan tol di wilayah Jawa Barat yang dinilainya masih memiliki permukaan bergelombang, gerbang yang tidak estetik, hingga memajang kendaraan bekas kecelakaan di pinggir jalan yang justru mengganggu kenyamanan.

Dedi menegaskan bahwa sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan besar bagi pengelola jalan tol, masyarakat Jawa Barat berhak mendapatkan layanan jalan bebas hambatan yang prima karena pengguna telah membayar tarif di awal.

"Jalan tol di Jawa Barat dan berbagai tempat saya lihat menjadi yang paling padat. Otomatis pendapatan Jasa Marga tinggi dong dari Jawa Barat. Pertanyaan saya kenapa sih kualitas tolnya selalu bergelombang? Kenapa exit tol itu rata-rata tidak tertata dengan estetik? Mobil-mobil bekas tabrakan dipajang di pinggir jalan. Itu kan sama dengan menghambat orang jalan wisata," ujar Dedi dalam agenda West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia menyayangkan kondisi gerbang keluar tol di Jawa Barat yang bukannya menyuguhkan taman bersih dan tertata, melainkan dipenuhi pembatas jalan yang melengkung tak terurus, papan reklame (billboard) yang semrawut, serta bangkai mobil bekas kecelakaan.

"Ini otokritik yang harus segera dibenahi. Kenapa? Sebagai Gubernur Jawa Barat, kami banyak memberikan uang ke Jasa Marga, bahkan kami belum masuk uang kami sudah bayar. Mohon perbaiki seluruh exit tol yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai yang meng-update-nya, yang memperbaiki jalannya pemda provinsi dan pemda kabupaten yang sudah enggak punya ruang," ujarnya.

Untuk meningkatkan standar layanan tol, Dedi meminta pengelola menempatkan petugas kebersihan di setiap kilometer tertentu, petugas taman di setiap sudut, memastikan penerangan jalan umum (PJU) tidak mati, serta mempercepat kesiapsiagaan petugas derek, terutama di jalur padat seperti Bekasi menuju Cikopo, agar kendaraan mogok tidak memicu kemacetan panjang yang membebani biaya produksi industri.

"Karena jalan bebas hambatan, maka sebenarnya secara class action, kita berhak menggugat masalah jalannya menjadi jalan yang menghambat," katanya.

Selain pembenahan fisik tol, Dedi juga menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Jawa Barat mulai pekan depan dari saat ini, mengatur jam operasional kendaraan berat bertonase tinggi pada akhir pekan (Jumat, Sabtu, dan Minggu) agar tidak menghambat arus wisatawan dari Jakarta menuju Bandung, sekaligus memerintahkan pemeriksaan ketat uji berkala kendaraan angkutan yang kerap mogok di tanjakan.

"Sehingga di Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan coba mulai minggu depan atur pada saat jam kunjungan wisata, truk-truk yang punya potensi perlambatan jalan kemudian punya potensi mogok dan kemacetan segera diatur untuk tidak mengganggu lalu lintas wisata," tutur Dedi.

Ke depan, Pemprov Jabar juga akan mengurangi ketergantungan distribusi bahan baku industri terhadap jalan tol dengan memperkuat moda angkutan kereta api serta mendekatkan kawasan industri ke pelabuhan melalui percepatan penyelesaian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

"Berikutnya adalah nanti tidak mengandalkan lagi tol, angkut bahan lewat kereta gitu kan harus diperkuat. Kemudian kedekatan sarana produksi ke tempat pengiriman barang yang disebut dengan pelabuhan. Mudah-mudahan Patimban-nya bisa cepat selesai," tutur Dedi.