JAKARTA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membela Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo soal gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa. Kemenhut menganggap pernyataan Hashim wujud komitmen Pemerintah melestarikan Badak Jawa.
Kemenhut meyakini gagasan Hashim mencerminkan perhatian terhadap keberlangsungan badak Jawa. Dalam kerangka tersebut, pengembangan habitat kedua dipandang sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko yang dihadapi populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026).
Kemenhut memandang gagasan tersebut sebagai dorongan memperkuat kesiapan konservasi jangka panjang. Penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai salah satu kemungkinan lokasi habitat kedua menurut Kemenhut perlu ditempatkan dalam proses kajian yang menyeluruh, dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup satwa.
Pada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.
"Setiap langkah lebih lanjut akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan," ujar Ristianto
Ristianto menjelaskan pengembangan habitat kedua Badak Jawa telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.
Kemenhut memandang pengembangan habitat kedua memerlukan penilaian terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan dan kesinambungan pakan serta air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, dan kesiapan pengelolaan dalam jangka panjang. Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga perlu menjadi bagian dari penilaian.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” ujar Ristianto.
Apabila hasil kajian mendukung pengembangan habitat kedua, pemilihan individu akan mempertimbangkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi.
"Tujuannya membentuk populasi pendiri yang mampu berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi di Ujung Kulon," ujar Ristianto.
Badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, diwacanakan akan dipindah ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Wacana ini digaungkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dengan alasan untuk melindungi badak jawa dari berbagai risiko kepunahan karena bencana alam.