Politik

Apakah Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Partai Koalisi?

Apakah Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Partai Koalisi?
Jakarta, CNN Indonesia

memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat pada 25 November atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026.

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Sementara itu Pasal 4 huruf e Undang-undang MD3 mengatur kewenangan MPR yakni, "memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya."

Dalam BAB Penjelasan pasal tersebut, "Pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden."

Ketentuan pengajuan dua nama cawapres yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU MD3 ini dinilai bertentangan. Namun, beberapa pakar hukum menganggap ini penjelasan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung penjelasan Pasal 4 huruf e ini.

Yusril mengatakan penjelasan Pasal 4 huruf e itu menekankan sosok cawapres yang diusulan Prabowo nantinya harus berasal dari partai koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan, ya, partai pengusung, satu partai ataupun gabungan partai pengusung ketika dilakukan pilpres sebelumnya pada 2024," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).

Koalisi Indonesia Maju yang dulu mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sepakat untuk tidak mengajukan kader mereka.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai koalisi sepakat dua nama cawapres berasal dari Gerindra.

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial jadi cawapres.

Mereka antara lain, Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono. Ketiganya berasal dari Gerindra.

Kemudian ada Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menko Hilirisasi yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain itu ada Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Menko Infrastruktur yang juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Persempit pilihan presiden

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yoppy Adhi Hernawan berpendapat penjelasan Pasal 4 huruf e ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ia mengakui bahwa ada perdebatan di kalangan pakar HTN terkait ini.

Ia berpendapat seperti itu lantaran Pasal 8 ayat (2) UUD memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden tanpa menentukan afiliasi politik dua calon wakil presiden yang ia usulkan ke MPR.

"Sementara itu, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 memperkenalkan kriteria mengenai asal partai politik calon wakil presiden. Kalau frasa tersebut dimaknai sebagai kewajiban bahwa kedua calon harus berasal dari partai pengusung presiden dalam Pilpres sebelumnya, penjelasan mempersempit ruang pilihan Presiden," ucap Yoppy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Yoppy menjelaskan permasalahannya bukan semata-mata karena undang-undang mengatur sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Ia menyebut UU memang dapat merinci pelaksanaan konstitusi.

Namun, Yoppy mengatakan persoalannya apakah pembatasan substantif terhadap kewenangan konstitusional presiden mempunyai dasar yang memadai dan boleh ditempatkan hanya dalam bagian penjelasan.

Yoppy menekankan bahwa bab penjelasan dalam undang-undang itu bukanlah norma hukum.

"Penjelasan merupakan bagian dari undang-undang yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang. Namun, penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri," ujarnya.

Yoppy juga mengutip lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 186 huruf b yang melarang penjelasan memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh.

Dengan berlandaskan argumen tersebut, Yoppy berpendapat bahwa dari perspektif Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, presiden tak terbatas untuk mengusulkan dua calon wakil presiden sebatas dari partai koalisinya di pilpres.

"Prabowo tidak harus membatasi pilihan calon Wakil Presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024. Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai," ujarnya.