REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi terus melakukan sinkronisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera. Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah.
Kristomei menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan yang dilakukan oleh daerah maupun dari pusat. "Setelah itu, apa yang bisa dibantu oleh pusat untuk daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara perencanaan yang dilakukan oleh daerah maupun dari pusat," kata Kristomei seusai mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera Utara dan Aceh, di Pangkalan Udara Soewondo Medan, Senin.
Selain sinkronisasi program, BNPB juga ingin mendengarkan langsung masukan dari masyarakat dan pemimpin wilayah terkait upaya yang perlu dilakukan menghadapi ancaman banjir dan longsor. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan paling detail tentang suatu wilayah dimiliki oleh mereka yang tinggal di daerah tersebut.
Pemutakhiran Kajian Risiko Libatkan Akademisi
Kristomei juga meminta pemerintah daerah agar melakukan pemutakhiran kajian risiko bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Proses ini harus melibatkan akademisi dan ahli kebencanaan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya di tiga provinsi di Sumatera, perlu memiliki kajian risiko yang mutakhir.
"Juga membuat penentuan prioritas mitigasi bencana di wilayahnya. Kami ingin melihat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi itu," ujarnya.
Instruksi Presiden untuk Modifikasi Cuaca
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, dan instansi terkait lain untuk menggelar operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana susulan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan sebanyak 41 bencana susulan terjadi di beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera periode April 2026 sampai dengan November 2026. Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca menjadi fokus kerja Satuan Tugas sesuai perintah Presiden Prabowo.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.