Politik

Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual

Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS).

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa upaya tersebut ditindaklanjuti melalui audiensi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Pusat Studi Gender, Anak dan Kependudukan (PPGAK), serta Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) UNM.

Mardiana menjelaskan, pembentukan Pokja PPKS merupakan tindak lanjut dari mandat Bawaslu RI. Untuk memastikan kelompok kerja tersebut berjalan efektif di seluruh tingkatan, diperlukan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pendampingan dari pihak yang berpengalaman dalam penanganan isu kekerasan seksual.

"Bawaslu membutuhkan mitra strategis dari kalangan perguruan tinggi, khususnya kampus yang memiliki pusat studi gender dan perhatian terhadap perlindungan perempuan," ujarnya di Makassar, Senin.

Pencegahan Butuh Lebih dari Sekadar Regulasi

Mardiana menegaskan, pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Upaya ini harus disertai peningkatan pemahaman, kepekaan, dan kemampuan jajaran pengawas pemilu dalam mencegah maupun menangani kasus secara tepat. Oleh karena itu, pengalaman UNM melalui Pusat Studi Gender dan Satgas TPKS dinilai sangat relevan untuk mendukung penguatan Pokja PPKS Bawaslu Sulsel.

Pihak UNM menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Kepala LP2M UNM, Prof Dr Oslan Jumadi, bersama jajarannya menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti peluang kerja sama sesuai prosedur dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Kedua pihak melihat kerja sama ini berpotensi memperkuat pemahaman mengenai kekerasan seksual, mekanisme pencegahan, serta pendampingan dalam penanganan kasus. Selain itu, kolaborasi diharapkan membuka ruang keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu secara partisipatif.

Kampus sebagai Mitra Strategis

Mardiana menyebut perguruan tinggi merupakan mitra strategis Bawaslu, terutama dalam memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan partisipatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, Prof Oslan Jumadi mengusulkan agar penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan dalam forum besar yang melibatkan mahasiswa.

Kegiatan tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi awal mengenai pencegahan kekerasan seksual. Penandatanganan MoU kedua lembaga direncanakan pada 25 November 2026, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sekaligus awal kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu Sulsel berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual semakin terarah, sekaligus mewujudkan lingkungan kerja pengawas pemilu yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara