Kementerian PPPA terus memperkuat integrasi layanan dengan kementerian/lembaga terkait melalui pembahasan SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan melakukan audiensi dengan Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat untuk menindaklanjuti upaya integrasi layanan terpadu pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kementerian PPPA terus memperkuat integrasi layanan dengan kementerian/lembaga terkait melalui pembahasan SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan," kata Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, koordinasi tersebut penting karena dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilaksanakan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari penjangkauan korban di daerah asal, pelaksanaan visum, pendampingan proses hukum, hingga reintegrasi korban.
Wamen Veronica mengatakan Polri memiliki peran penting dalam mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan evaluasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta, sejak 4 Juni 2026, terdapat 106 dari 261 laporan yang ditindaklanjuti oleh Polri.
"Kami mengapresiasi peran Polri dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan tata kelola penanganannya terlihat dari pembentukan satuan PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
Pihaknya berharap kesinambungan proses penanganan kasus dapat terlaksana lebih baik, terutama dalam koordinasi dan serah terima antarlembaga, sehingga tidak ada laporan yang terhenti di tengah jalan.
"Kami berharap SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat memperjelas pembagian peran, kelengkapan dokumen, batas waktu penanganan, serta mekanisme tindak lanjut pada setiap tahapan tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga, sehingga korban dapat memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan secara terpadu tanpa harus berpindah-pindah meja dan dapat terpantau melalui satu sistem yang terintegrasi," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
Untuk mendukung SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kementerian PPPA juga mendorong penguatan kompetensi personel Polri, termasuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) di Mabes Polri dan Polda dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menyatakan dukungan terhadap gagasan penguatan layanan terpadu tersebut.