Politik

Update Terbaru Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Update Terbaru Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan () menegaskan keputusan terkait rencana translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) atau badak cula satu (bacusa) dari di Banten ke habitat baru bukanlah rencana baru, melainkan sudah muncul lama.

Namun, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan tidak akan dilakukan tanpa didasari kajian dan rekomendasi ilmiah dari para ahli. Eks petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan wacana pemindahan satwa endemik tersebut untuk membentuk habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) masih dalam tahap kajian.

"Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan," kata dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Dan, berikut rangkuman update terbaru seputar wacana pemindahan hewan endemik dilindungi dari Ujung Kulon yang mengundang polemik tersebut:

Klaim gagasan lama

Raja Juli menjelaskan gagasan pembentukan habitat kedua badak Jawa telah berkembang sejak lama atas inisiatif para ilmuwan. Kajian tersebut mempertimbangkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kelangsungan populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ancaman itu antara lain aktivitas vulkanologi, tsunami, potensi wabah penyakit, keterbatasan habitat, kelebihan populasi (overpopulation), hingga perkawinan sedarah (inbreeding).

"Maka itu ada ide dari para ilmuwan, sekali lagi dari ekonom dan ilmuwan berkembang sampai 2012 sampai sekarang untuk mencari second habitat atau second wild population," ucap Raja Juli.

Persiapan Alas Purwo dll

Rencana tersebut merupakan rekomendasi para ilmuwan. Sejumlah lokasi yang masuk dalam kajian antara lain Taman Nasional Baluran, Alas Purwo hingga taman nasional lainnya.

"Ini adalah hasil rekomendasi ilmuwan bahwa kita akan melakukan, mencari second habitat, habitat kedua atau yang disebut sebagai second wild population. Nah ini masih dalam studi, apakah nanti di Baluran, apakah nanti di Alas Purwo atau di taman-taman nasional lain, akan ada studinya," tutur Raja Juli.

Habitat utama di Ujung Kulon

Raja Juli menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon akan tetap dipertahankan sebagai habitat utama badak Jawa. Kata dia, pemerintah justru berencana akan memperbaiki ekosistem dan memperketat pengamanan kawasan tersebut untuk melindungi satwa langka itu.

"Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama ya. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Selain memperkuat perlindungan di Ujung Kulon, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan membangun habitat kedua atau second wild population bagi badak Jawa.

Translokasi tak akan total

Raja Juli juga menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan terkait penentuan habitat kedua tanpa mempertimbangkan rekomendasi ilmiah. Menurutnyaterkait kemungkinan pemindahan atau translokasi badak Jawa ke habitat baru, Raja Juli menyebut langkah tersebut tidak akan melibatkan seluruh populasi.

Jika rekomendasi ilmiah mengarah pada translokasi, hanya sebagian kecil badak yang kemungkinan dipindahkan untuk membentuk populasi liar kedua. Lokasi tujuan hingga metode pemindahan juga akan terlebih dahulu melalui kajian.

Konservasi di Ujung Kulon

Selain mengkaji kemungkinan pembentukan habitat kedua, pemerintah juga mengembangkan upaya konservasi badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Salah satunya melalui pendirian Java Rhino Study and Conservation Area untuk mempelajari badak Jawa secara lebih mendalam, termasuk aspek genetik dan perilakunya.

Biobank

Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan juga mengembangkan biobank bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menyimpan materi genetik badak Jawa sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana yang mengancam keberadaan satwa tersebut.

"Bagaimana kemudian kita juga melakukan studi terhadap behavior badak Jawa ini. Kita pelajari secara detail termasuk ya mendirikan biobank. Ini sudah kita sama dengan IPB ya, nanti genetiknya diambil, spermanya diambil, kalau terjadi sesuatu--naudzubillah, amit-amit--memang terjadi tsunami menghabisi satwa ikonik ini, kita masih mempunyai tabungan genetik," tutur Raja Juli.

Bantah digagas Hashim

Sebelumnya, pemerintah pusat disebut berencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Rencana itu beberapa waktu terakhir kali pertama dibongkar ke publik oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Hashim--yang juga adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto--mengatakan keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon memiliki risiko apabila terjadi gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi.

Salah satu ancaman yang menjadi perhatian, klaimnya, adalah aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujar Hashim dalam media briefing KTT Perubahan Iklim (COP) ke-31, di Antalya, Turki, Kamis (12/11), seperti dikutip dari detik.com.

Menurut Hashim, risiko bencana tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pemindahan sebagian badak Jawa ke kawasan Alas Purwo. Dengan relokasi tersebut, populasi badak Jawa diharapkan tidak hanya bergantung pada satu habitat.

Belakangan, Raja Juli Antoni meluruskan informasi mengenai wacana translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke habitat kedua.

Ia menegaskan gagasan tersebut bukan berasal dari pengusaha Hashim Djojohadikusumo, melainkan hasil kajian ilmiah yang telah berlangsung sejak 1980-an.

Dia bilang, kajian mengenai pembentukan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) badak Jawa telah dilakukan para ilmuwan sejak puluhan tahun lalu. Kajian tersebut kembali berkembang pada 2015 hingga saat ini.

"Ada informasi yang juga misleading ya bahwa seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu seolah-olah idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 80-an, 2015, yang mesti baca catatannya," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis kemarin.

Perhatian warga hingga Ujung Kulon wilayah usaha pertambangan

Kemenhut nyatakan rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon sudah ada sejak lama, namun dipastikan menunggu kajian ilmiah.

Badak Jawa atau Badak Cula Satu (Bacusa) adalah hewan endemik yang habitatnya di TN Ujung Kulon, Banten. (Dok. Istimewa/Tim RMU)

Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena telah bersikap membela keberlangsungan konservasi badak Jawa atau badak bercula satu (bacusa).

Sebelumnya keberadaan TN Ujung Kulon itu menjadi polemik beberapa waktu terakhir setelah pemerintah pusat dikabarkan berencana memindahkan badak Jawa dari habitatnya di kawasan ujung terbarat Pulau Jawa.

"Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kementerian Kehutanan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat umum, tokoh pemuda, tokoh agama dan ulama, tokoh adat, influencer, hingga para wakil rakyat, atas dukungan dan kepedulian terhadap upaya pelestarian Badak Jawa," demikian pernyataan yang dikutip dari akun media sosial Instagram (IG) milik Balai TNUK, diunggah Kamis (19/11) siang.

"Dukungan tersebut menjadi energi dan motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya konservasi Badak Jawa melalui pengamanan populasi, perbaikan dan pemulihan habitat, serta peningkatan populasi melalui reproduksi alami dan pengembangbiakan dengan dukungan pengelolaan yang terencana dan berbasis ilmiah," sambungnya.

Lewat akun IG itu, Balai TN Ujung Kulon menegaskan pelestarian Badak Jawa adalah tanggung jawab bersama semua pihak.

"Kami percaya bahwa pelestarian Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak agar spesies kebanggaan Indonesia ini tetap lestari dan memiliki masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," katanya.

Penolakan pemda dan warga

Rencana pemindahan Badak Jawa atau Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk ke Alas Purwo, Jawa Timur, ditolak Pemkab Pandeglang hingga warga.

"Saya sangat menolak jika ada pemindahan badak Jawa, yang merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, dipindahkan keluar," ujar Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Iing Andri Supriadi, ditulis Senin, (16/11).

Menurut Iing apabila pemerintah dan sudah banyak mengkaji ancaman yang bisa mengganggu populasi badak jawa, maka seharusnya sudah adapula kajian untuk mengantisipasinya.

"Dengan potensi bencana alam terdeteksi, semoga pemerintah pusat mengantisipasi hal tersebut, supaya tidak terjadi di Kabupaten Pandeglang. Tentu Badak Jawa ini harus dipertahankan di Kabupaten Pandeglang," jelasnya.

Menurut Iing, badak cula satu merupakan lambang sekaligus ikon Pemkab Pandeglang, masyarakat di Selatan Banten itu mengaku bangga memiliki hewan terlangka di dunia tersebut.

"Saya meminta kepada pemerintah pusat atau yang menggagas program ini, untuk dikaji dan di evaluasi ulang," terangnya.

Penolakan pemindahan badak jawa dari habitatnya di Ujung Kulon pun ramai di media sosial baik Instagram, X, maupun Thread.

Wilayah Usaha Pertambangan

Rencana pemerintah yang akan memindahkan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo, Jawa Timur, ditolak keras mahasiswa di Banten.

Di balik itu, para aktivis mahasiswa di Banten justru menyoroti penerbitan izin Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan deketan konservasi Badak Jawa. Izin WUP itu dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

"Aktivitas eksplorasi atau eksploitasi di laut dapat merusak kualitas lingkungan pesisir tempat satwa dilindungi tersebut bergantung. Pemindahan badak busa memicu setres dan kematian,' ujar Ketua BEM Universitas Matlaul Anwar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Muhammad Rimal Biyad Syahrul, Selasa, (17/11/2026).

Pihaknya menaruh kecurigaan bahwa rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan berdasarkan konservasi, karena kelayakannya belum teruji.

Kemudian pesisir Ujung Kulon yang boleh ditambang, bisa merusak kehidupan laut serta mematikan kehidupan nelayan dan pegiat wisata yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun.

"Menjadikan wilayah yang mengelilingi zona konservasi nasional sebagai area bisnis pertambangan mencederai komitmen negara dalam menjaga kekayaan hayati terakhir yang dimiliki dunia," terangnya.

Kritik juga disampaikan oleh Ketua BEM Banten, Suci Indah Lestari. Menurutnya, dengan adanya WUP, berpotensi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pihaknya menilai keberadaan alat berat dan aktivitas pertambangan di laut bisa membuat badak Jawa stress atau tertekan di habitat alaminya.

Menurut mahasiswa Untirta ini, pesisir Banten sangat rentan terhadap hantaman gelombang dan penyusutan garis pantai. Pengerukan material dasar laut atau aktivitas eksplorasi tambang di perairan akan mengubah batimetri dan pola arus laut, sehingga bisa memicu gelombang pasang yang lebih kuat menuju daratan, serta merusak hutan mangrove yang selama ini berfungsi sebagai benteng alami penahan tsunami dan abrasi

"Ekosistem darat dan laut di Ujung Kulon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Banyak satwa darat endemik, termasuk Badak Jawa, Banteng Jawa, dan berbagai jenis burung pantai, memanfaatkan area pesisir dan hutan pantai untuk mencari makan, minum, serta berkubang," jelas Suci, Selasa, (17/11_/

Menurut mahasiswa, kondisi air laut dengan sungai disekitar TNUK akan tercemar, jika terjadi penambangan, sehingga berpengaruh terhadap ekosistem alami dan habitat satwa liar di dalamnya.

Terlebih, TNUK yang kala itu meliputi Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam oleh Pemerintah Hindia Belanda, melalui SK Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 60 Tanggal 16 November 1921.

Puncaknya, UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 15 Februari 1991.

"Kebisingan mesin, polusi cahaya dari operasional tambang di lepas pantai, serta pencemaran air pesisir akan memicu stres pada satwa liar dan menyusutkan ruang jelajah alami mereka," ujar Ketua Institut Mahasiswa Desa untuk Indonesia (IMD), Abroh, Selasa lalu.

Jika alasannya terdapat bencana alam, maka pemerintah dengan sumber daya yang ada, seharusnya memprediksi hingga memperkecil ancamannya. Kemudian penjagaan kawasan TNUK harus diperketat agar tidak ada perusakan hutan maupun perburuan liar. Kesejahteraan dan fasilitas para penjaga hutan juga harus dinaikkan oleh pemerintah.

"Eksploitasi tambang di perairan sekitarnya berpotensi merusak struktur geologis alami dan bentang alam pesisir yang telah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO," jelasnya.

MenLH minta WUP dicabut

Kemenhut nyatakan rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon sudah ada sejak lama, namun dipastikan menunggu kajian ilmiah.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan Dari Wilayah Usaha Tambang(Arsip Istimewa)

Menteri Lingkungan Hidup

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga meminta wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jumhur menilai penetapan WUP di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut perlu ditinjau ulang secara serius. Menurut dia, perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," tutur dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya," sambungnya.

Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," ujarnya.

Penjelasan ESDM

Sementara itu, Kementerian ESDM  menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia dalam siaran pers menegaskannya untuk menjelaskan  Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia pada Selasa lalu.

Meskipun demikian,dia mengonfirmasi, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Hal tersebut, sambungnya, memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Namun, klaim Anggia, potensi dan WUP yang terbit tersebut tidak otomatis membuat lokasi tersebut bisa ditambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," sambungnya.

Dalam rilis yang sama Kementerian ESDM menyatakan komitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Senada,Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy menjamin tidak akan ada kegiatan pertambangan di kawasan TNUK karena regulasi kewilayahan tidak mengizinkan hal itu.

Ia menjelaskan, peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan potensi bahan galian tambang. Untuk mendapatkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan terhadap aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada detikcom, Rabu (18/11).

Ari mengingatkan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Pemanfaatan wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Ia juga menegaskan kegiatan pertambangan tentunya tidak diperbolehkan pada wilayah konservasi.