Oleh : Prof Dr Datuk Seri OK Saidin SH MHum
Ketua Umum PB Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI)
Di Tanjung Pura, Langkat, berdiri Masjid Azizi. Di halamannya dimakamkan Tengku Amir Hamzah, pujangga yang ditetapkan negara sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 106/TK/1975 (Kemensetneg 2017).
Sekitar lima kilometer dari sana, di hulu Sungai Batang Serangan, terletak Kampung Babussalam, tempat Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi Naqsyabandi dimakamkan (Lestari 2017, 3). Dua makam di satu negeri itu mengajukan pertanyaan yang sederhana: bila Langkat telah melahirkan seorang Pahlawan Nasional melalui jalan sastra, mengapa ulama yang membangun sebuah peradaban di negeri yang sama belum memperoleh pengakuan serupa?
Esai ini tidak hendak mengulang riwayat hidup Tuan Guru Babussalam, yang telah banyak ditulis. Esai ini mencoba membaca tiga wajah beliau, yaitu ulama pendidik, pembangun masyarakat, dan perekat dunia Melayu, lalu menimbang ketiganya terhadap ukuran yang ditetapkan undang-undang. Menjelang seabad wafatnya pada 27 Desember 2026, penimbangan semacam ini menjadi kewajiban, bukan sekadar nostalgia.
Ukuran yang Dipakai Negara
Ukuran itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 1 angka 4 memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang berjuang melawan penjajahan hingga gugur atau wafat demi bangsa, atau kepada mereka yang semasa hidupnya menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Pasal 26 merinci syarat khususnya: memimpin perjuangan bersenjata, politik, atau “dalam bidang lain” untuk persatuan bangsa; tidak pernah menyerah pada musuh; mengabdi hampir sepanjang hidup; melahirkan gagasan besar; menghasilkan karya besar bagi kesejahteraan masyarakat; konsisten dalam semangat kebangsaan; dan berjuang dengan jangkauan yang luas serta berdampak nasional (UU 20/2009, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 26).
Rumusan itu cukup lapang untuk menampung tokoh yang tidak pernah mengangkat senjata. Raja Ali Haji, misalnya, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 089/TK/2004 terutama karena sumbangannya bagi bahasa dan kebudayaan Melayu (Kemensetneg 2017). Ukuran kepahlawanan kita, sebagaimana diingatkan Schreiner (1997), adalah hasil pilihan negara dalam membentuk ingatan kolektif, dan pilihan itu kini tidak lagi semata-mata militeristik (McGregor 2007). Dengan ukuran inilah tiga wajah Tuan Guru patut ditimbang.