PALU -- Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah menghasilkan sejumlah keputusan penting sebagai persiapan Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan pada 18 November 2027 mendatang. Salah satu keputusan tersebut adalah menetapkan tata tertib pemilihan pimpinan pusat, termasuk mekanisme penjaringan 13 calon anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang nantinya akan memilih ketua umum periode berikutnya.
Ketua Panitia Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto mengatakan, Tanwir yang berlangsung selama tiga hari di Palu, Sulawesi Tengah, telah menyelesaikan sejumlah agenda dan menghasilkan keputusan strategis untuk persiapan muktamar.
"Alhamdulillah Tanwir sudah selesai, berjalan dengan lancar, menghasilkan putusan-putusan untuk persiapan-persiapan muktamar. Misalnya yang sudah tadi diputuskan mengenai tata tertib pemilihan untuk muktamar yang akan datang," ujar Agung saat ditemui usai penutupan Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kita Palu, Ahad (15/11/2026).
Dia menjelaskan, mekanisme pemilihan pimpinan Muhammadiyah tetap menggunakan pola yang selama ini diterapkan. Setiap anggota Tanwir akan mengusulkan masing-masing 13 nama calon anggota PP Muhammadiyah.
Selanjutnya, nama-nama yang masuk dalam penjaringan tersebut akan dihubungi oleh PP Muhammadiyah melalui panitia pemilihan. Proses seleksi kemudian dilakukan secara bertahap hingga menghasilkan 13 anggota pimpinan yang akan ditetapkan dalam Muktamar ke-49.
"Kalau proses pemilihan ketua umumnya nanti kalau muktamar sudah menghasilkan 13 anggota pimpinan, yang 13 inilah nanti akan memilih ketua umum, salah satu dari 13 tadi itu," ucap Agung.
Agung menegaskan, hingga Tanwir berakhir, belum ada nama calon yang muncul secara resmi. Sebab, proses penjaringan baru akan dilakukan setelah masing-masing anggota Tanwir mengajukan 13 nama pilihannya.
Selain tata tertib pemilihan, Tanwir juga menetapkan panitia pemilihan Muktamar ke-49 yang diketuai Muhammad Sayuti dengan total 14 anggota. Panitia tersebut akan bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan pemilihan pimpinan Muhammadiyah dalam muktamar mendatang.
Tanwir juga menetapkan tata tertib muktamar, termasuk ketentuan jumlah utusan dari setiap wilayah dan daerah. Panitia selanjutnya akan memproses pendataan nama-nama peserta yang berhak mengikuti muktamar.
Agung berharap, daftar lengkap peserta muktamar sudah dapat diselesaikan sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan. Selain itu, forum Tanwir juga telah memutuskan logo Muktamar ke-49 yang memuat kota dan tanggal pelaksanaan.
Di luar agenda organisasi, Tanwir Muhammadiyah turut membahas penyusunan program jangka panjang Muhammadiyah untuk 20 tahun mendatang. Konsep yang diajukan PP Muhammadiyah telah dibahas dan memperoleh sejumlah masukan untuk disempurnakan sebelum kembali menjadi bahan pembahasan dalam Muktamar ke-49.
"Program Muhammadiyah jangka panjang, 20 tahun ke depan, tadi juga sudah diputuskan. Dari konsep yang diajukan oleh PP Muhammadiyah ada beberapa penyempurnaan yang nanti kemudian kita susun kembali untuk menjadi bahan putusan di muktamar nanti," kata dia.
Keputusan penting lainnya adalah pembahasan Risalah Kesemestaan Muhammadiyah. Agung menjelaskan, risalah tersebut merupakan gagasan ideologis yang diharapkan menjadi landasan normatif bagi Muhammadiyah dalam memperkuat perannya di tingkat kebangsaan maupun internasional.
Menurut dia, Risalah Kesemestaan menjadi salah satu upaya mempersiapkan Muhammadiyah agar semakin berperan dalam membangun peradaban global. Konsep tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita-cita khaira ummah, yakni umat manusia yang memiliki peradaban unggul dan berkemajuan.
Dia mengungkapkan, gagasan Risalah Kesemestaan baru dimunculkan dalam Tanwir kali ini. Karena itu, forum mengamanatkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk mengkaji konsep tersebut secara serius sebelum dibawa kembali ke Muktamar ke-49.
"Ini lebih kepada isu global, mempersiapkan Muhammadiyah hadir dalam ranah global. Kalau yang nasional kan kita sudah ada Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, sekarang mempersiapkan untuk internasional," jelas Agung.
Dia menambahkan, draf Risalah Kesemestaan sebenarnya telah disusun dalam bentuk buku dan dibahas melalui sidang komisi Tanwir. Namun, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan agar konsep tersebut benar-benar matang dan dapat menjadi keputusan resmi dalam muktamar mendatang.
Sementara itu, terkait isu kebangsaan, Agung mengatakan, Tanwir turut menekankan pentingnya peran Muhammadiyah sebagai perekat persatuan di tengah berbagai perbedaan dan dinamika yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.
Pesan tersebut sejalan dengan tema Tanwir Muhammadiyah di Palu, yakni "Bersama Menyatukan Bangsa". Menurut dia, perbedaan sosial, ekonomi, dan politik tidak boleh menghilangkan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Indonesia.
"Jangan lupa untuk merekatkan, mempersatukan bangsa sehingga kita berada dalam kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, kita boleh berbeda-beda, tetapi ingat upaya untuk menyatukan bangsa itu sesuatu hal yang sangat penting," ujarnya.
Agung menegaskan, Muhammadiyah ingin agar semangat persatuan lebih dikedepankan daripada mempertajam perbedaan. "Penekanannya bukan pada bhinneka-nya, tapi penekanannya pada tunggal ika-nya. Itulah yang harapannya menjadi perekat bagi kesatuan Indonesia di masa yang akan datang," ucap dia.
Kegiatan Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung selama empat hari sejak sejak Kamis (12/11/2026). Forum yang diikuti 220 peserta ini ditutup secara resmi oleh Ketum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir pada Ahad (15/11/2026).
"Terima kasih atas semuanya panitia PP Muhammadiyah, dan insyaallah semuanya akan menjadi amal jariyah kita. Kita akhiri dengan hamdalah," ucap Haedar.