Politik

Sohibul Iman Dorong Penguatan MPR Lewat UU Khusus dan Mahkamah Kehormatan

MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Usai mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR sisa masa jabatan 2024-2029, Muhamad Sohibul Iman mengungkapkan dua hal yang dinilai penting untuk diperjuangkan dalam penguatan kelembagaan MPR ke depan. Kedua hal tersebut merupakan hasil diskusinya dengan Hidayat Nur Wahid (HNW), yakni pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan keberadaan Mahkamah Kehormatan MPR.

Sohibul mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan undang-undang khusus yang mengatur MPR. Saat ini, aturan mengenai MPR masih tergabung dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR," ujar Sohibul Iman dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Selain itu, Sohibul menyoroti belum adanya Mahkamah Kehormatan MPR. Menurutnya, DPR dan DPD telah memiliki lembaga kehormatan masing-masing. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sedangkan DPD memiliki Badan Kehormatan DPD RI.

Sementara itu, MPR belum memiliki mahkamah kehormatan meskipun telah membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya nanti akan berusaha memperjuangkannya di Pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu (Mahkamah Kehormatan MPR RI) bisa terealisasi," katanya.

Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Sohibul Iman resmi menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan HNW yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ia mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan Ketua MPR H. Ahmad Muzani yang didampingi para Wakil Ketua, yaitu Bambang Wuryantoro, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Abcandra Muhammad Akbar. Turut menyaksikan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, anggota MPR dari Fraksi PKS, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Heri Herawan serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR, dan para undangan.

Pimpinan MPR RI telah menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid pada 10 November 2026.

"Rapat Pimpinan MPR hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR," sebut Ahmad Muzani melalui unggahan di Instagram @ahmadmuzani2 pada Selasa malam (10/11).

Surat pengunduran diri HNW kemudian diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan MPR lalu mengeluarkan Surat Keputusan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan H. Muhamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024-2029. Surat Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani.

"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Pimpinan MPR RI tentang Penetapan Saudara Haji Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024-2029," kata pemandu acara dalam Upacara Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MPR RI.

Dalam prosesi tersebut, Sohibul Iman mengucapkan sumpah secara agama Islam di bawah kitab suci Al-Qur'an. Ia mengawali sumpahnya dengan pernyataan:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," katanya.

Sohibul juga bersumpah, "Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Lebih lanjut, prosesi pengucapan sumpah ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Pimpinan MPR RI.