Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono mengaku rutin menyetor Rp80-130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke .
Hal itu disampaikan Joko Mulyono saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).
Joko menjadi saksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.
Dalam sidang, Joko mengatakan saat itu mengurus permohonan izin tinggal untuk kliennya. Namun, belum disetujui Ditjen Imigrasi.
Ia lalu menemui salah satu terdakwa yakni Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
Tessar kemudian mengatakan kepada Joko adanya biaya tambahan Rp1 juta/permohonan. Uang itu merupakan tambahan di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
"Rp1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.
"Per permohonan, Pak, per TKA. Untuk satu permohonan, satu TKA," jawab Joko.
Joko kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan terdakwa lain Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.
Juniadi, kata dia, meminta agar dirinya mengikuti apa yang disampaikan Tessar.
Komunikasi dengan Juniadi lalu dilakukan mantan karyawan Joko bernama Nur Adib terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan.
Lalu, Nur melapor ke Joko tentang berapa uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai permintaan Juniadi.
"Jadi menyampaikan ke saya dengan jumlah sekian, setelah saya siapkan baru saya serahkan ke Nur untuk disampaikan Pak Jun," kata Joko.
Jaksa lalu bertanya terkait besaran uang yang diminta dan disetorkan ke Juniadi.
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.
Joko mengaku rutin menyetor uang Rp80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut. Ia mengatakan pembayaran itu dilakukan terkadang satu bulan atau dua bulan sesuai permintaan Juniadi.
"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.
Ia mengaku meminta bayaran ke kliennya sebesar Rp2,5 juta untuk jasa pengurusan izin tinggal, lalu diambil Rp1 juta untuk pembayaran ke Ditjen imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan itu karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tidak diterbitkan pihak Ditjen Imigrasi.
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar.
Tindakan itu dilakukan Silmy bersama
Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.
(kid)