Politik

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Mundur Sepekan

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Mundur Sepekan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat () mengusulkan pengunduran jadwal yang awalnya direncanakan berlangsung pada Rabu 2 Desember 2026 menjadi Rabu 9 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengatakan, usulan perubahan jadwal itu menjadi salah satu agenda yang berpotensi dibahas dalam rapat gabungan MPR.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya ini niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan salah satu pertimbangan pengunduran jadwal tersebut adalah adanya sejumlah agenda dewan yang berpotensi berlangsung bersamaan dengan sidang paripurna.

"Misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, ya, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," ujar dia.

Selain persoalan jadwal sidang paripurna, MPR juga akan mempersiapkan proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden (Wapres).

"Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," kata Habiburokhman.

Tanggal Sebelumnya

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain menetapkan jadwal pemilihan, kata Muzani, MPR memutuskan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pada hari ini.

"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," ujarnya.

Muzani menjelaskan, kedua nama yang diajukan Presiden nantinya harus melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebelum mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna MPR.

Untuk keperluan tersebut, rapat gabungan menyepakati pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.

"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," jelasnya.

Keputusan keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.

"Yang keempat, rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh 3 Wakil Ketua MPR dalam unsur tim ad hoc tersebut, yang anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD," ungkap Muzani.

Diselesaikan dengan Cepat

Dengan penetapan jadwal 2 Desember, MPR menargetkan pengisian kursi Wakil Presiden dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Muzani berharap seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan Wakil Presiden baru berjalan lancar sesuai keputusan rapat gabungan.

"Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya.