Ekonomi

Sidang Paripurna MPR Pemilihan-Pelantikan Wapres RI Digelar 9 Desember

Sidang Paripurna MPR Pemilihan-Pelantikan Wapres RI Digelar 9 Desember

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan untuk memundurkan Sidang Paripurna MPR dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan tersebut merupakan hasil ragab yang disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan pers di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Turut hadir pimpinan MPR, pimpinan fraksi di MPR, dan kelompok DPD.

"Rapat gabungan membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Dua (agenda) itulah yang kita bahas dalam rapat gabungan ini," ujar Muzani.

Menurut dia, ragab itu diselenggarakan setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk MPR tadi pagi. Surat tersebut merupakan surat tanggapan yang dikirimkan MPR yang menyatakan bahwa berdasarkan keputusan ragab tanggal 13 November lalu, MPR memutuskan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres serta pemilihan dan pelantikan jabatan wapres akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026.

"Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November," kata Muzani.

"Karena konstitusi, karena aturan main mengatakan bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna tanggal 2 Desember tersebut," lanjut Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Lebih lanjut Muzani menjelaskan, lantaran jadwal kegiatan Prabowo yang padat menyebabkan pengiriman dua nama cawapres ke MPR tetap memerlukan waktu. Ia mengungkapkan Prabowo memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai pengusung Presiden Prabowo diusulkan tanggal 9 Desember.

"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.

Yang kedua, lanjut dia, ragab menyetujui pelantikan wapres menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Muzani, ragab juga memutuskan tim ad-hoc akan diketuai oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dengan dua orang wakil ketua dan 36 anggota yang sudah ditetapkan dari seluruh fraksi dan kelompok DPD.

"Dan tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan Ketua Habiburokhman (Gerindra) dan Sekretaris Ahmad Basarah (PDIP). Itulah beberapa keputusan rapat hari ini. Terima kasih atas perhatian yang begitu besar disampaikan oleh kawan-kawan media," kata Muzani.

[Gambas:Video CNBC]