Pemerintah memperkuat integrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi agar pertumbuhan investasi sejalan dengan kesiapan tenaga kerja, mengingat sekitar 66 persen perusahaan kesulitan mencari kandidat sesuai kebutuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, mendorong KEK menjadi penghubung antara industri, lembaga pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
"Ada beberapa hal yang konkret tadi kami tawarkan kepada para pengelola KEK, bagaimana program pemagangan nasional kita bisa optimalkan untuk hadir di KEK-KEK dan juga program pelatihan vokasi nasional," ujar Airlangga.
"Inilah yang kita harapkan, satu ekosistem yang terintegrasi dalam menghasilkan talenta-talenta Indonesia ke depan, yang saya sebut dengan talent engine. Kita tentu berharap nanti mereka memiliki skill yang spesifik, sertifikat, pengalaman industri, dan seterusnya," tambahnya.
Dukungan kebijakan ini berjalan seiring dengan Paket Stimulus Ekonomi Semester II Tahun 2026 sebesar Rp6,26 triliun untuk magang nasional dan pelatihan vokasi.
Pada Januari 2027, persiapan kuota Program Magang Nasional naik menjadi 150.000 peserta dari 100.000 peserta pada tahun pertama. Sementara itu, pelatihan vokasi menargetkan 300.000 peserta per tahun pada 2026 dan 2027.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai KEK punya potensi besar mendekatkan kebutuhan industri dengan peningkatan keterampilan pekerja.
"Kita punya mimpi bagaimana KEK sebagai talent engine Indonesia. Kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu menghasilkan talenta-talenta unggul Indonesia ke depan," ujar Yassierli.
Program Magang Nasional pun mendapatkan sambutan luas, dengan animo dari sekitar 900.000 pendaftar pada angkatan kedua dengan kuota diterima 40.000 orang.
Program berdurasi enam bulan dengan uang saku dari pemerintah ini mencatat sekitar 30 persen peserta angkatan pertama mendapat tawaran kerja di tempat magang, sedangkan lulusan pelatihan vokasi terserap sekitar 58 persen.
Untuk menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri, Kementerian Ketenagakerjaan membuka skema tailor-made training atau pelatihan yang disusun mengikuti kebutuhan tiap perusahaan, baik untuk keterampilan baru (skilling), pelatihan ulang (reskilling), maupun peningkatan keterampilan pekerja aktif (upskilling).
Perusahaan dapat mengusulkan jenis pelatihan, jumlah peserta, kompetensi, hingga lokasi di balai pelatihan atau fasilitas perusahaan yang memenuhi syarat. Dukungan pemerintah mencakup perlengkapan praktik, uang saku, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta sertifikasi kompetensi.
Koordinasi pun berjalan dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. Dalam Rapat Koordinasi Program Vokasi pada awal November 2026, KEK Kendal memaparkan rencana pelatihan bagi pekerja aktif, calon pekerja baru, serta siswa SMK untuk proyeksi kebutuhan 2027-2028.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenaker bersama pengelola KEK, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi akan memetakan kebutuhan tenaga kerja tiap kawasan serta menetapkan KEK percontohan, sehingga kawasan industri dapat mencetak SDM terampil, bersertifikat, dan berpengalaman.