Berlin (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte, Kamis (19/11) menepis kekhawatiran bahwa pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping di China dapat memicu pembagian wilayah pengaruh baru seperti Konferensi Yalta.
"Saya pikir penting bagi para pemimpin untuk bertemu, seperti dalam pertemuan ini, yakni pertemuan di China," kata Rutte kepada wartawan di Berlin ketika ditanya apakah dirinya mengkhawatirkan pertemuan tersebut. "Menurut saya, hal itu wajar dan saya sama sekali tidak khawatir."
Rutte menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Berlin menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina (Coalition of the Willing) yang diselenggarakan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Ketika ditanya mengenai Trump yang menyebut Putin sebagai "seorang teman" dalam pertemuan di China, Sekjen NATO itu mengatakan bahwa pertemuan di antara para pemimpin negara-negara besar merupakan hal yang wajar.
"Penting bagi para pemimpin untuk bertemu, termasuk para pemimpin negara berkekuatan nuklir. Jadi, sangat wajar jika mereka bertemu, mengadakan pertemuan, dan berupaya menyepakati langkah terbaik ke depan," ujarnya.
Rutte menambahkan bahwa Trump "terus melakukan upaya luar biasa untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina, dan saya hanya bisa memberikan apresiasi atas upaya tersebut."
Sejumlah politisi Eropa sebelumnya menyampaikan kekhawatiran menjelang KTT di China tersebut. Mereka khawatir pertemuan itu akan menjadi "Yalta 2.0", merujuk pada Konferensi Yalta 1945 ketika negara-negara besar membagi Eropa pascaperang ke dalam wilayah-wilayah pengaruh.
Mereka mencemaskan kemungkinan Trump memberikan konsesi kepada Rusia terkait Ukraina serta munculnya pembagian baru zona pengaruh global di antara negara-negara besar tanpa melibatkan Eropa dalam pembahasannya.
Presiden Lithuania Gitanas Nauseda mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya tidak memperkirakan pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan seperti Yalta baru (Yalta 2.0).
"Menurut saya, pembahasan dalam pertemuan itu bukan mengenai pembagian wilayah atau zona pengaruh. Ada topik-topik lain yang dibahas," katanya.
"Tentu saja, saya tertarik untuk memahami bagaimana China dan Rusia akan menjadi penggerak reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat selama ini mereka selalu menentang reformasi tersebut karena hak veto," tambahnya.
Nauseda kembali menegaskan posisi Eropa bahwa setiap pembahasan mengenai masa depan Ukraina harus melibatkan rakyat Ukraina dan negara-negara Eropa.
"Prinsipnya harus jelas, tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Ukraina tanpa Ukraina, dan tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Eropa tanpa Eropa," tegasnya.
Yalta 2.0
Istilah "Yalta 2.0" merujuk pada kekhawatiran munculnya kesepakatan baru di antara negara-negara besar untuk membagi wilayah pengaruh dunia tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak.
Istilah ini mengacu pada Konferensi Yalta pada 4–11 Februari 1945, ketika Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin membahas tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Konferensi tersebut kemudian menjadi simbol politik pembagian zona pengaruh negara-negara besar, terutama setelah Eropa Timur berada di bawah dominasi Uni Soviet.
Dalam konteks pertemuan Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping, istilah "Yalta 2.0" mencerminkan kekhawatiran bahwa ketiga negara dapat menentukan arah geopolitik dunia, termasuk masa depan Ukraina dan keamanan Eropa, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026