Politik

Saksi meringankan dihadirkan dalam sidang etik perwira EHS

Saksi meringankan dihadirkan dalam sidang etik perwira EHS
Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi Kode Etik Polri dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi meringankan, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

“Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi Kode Etik Polri dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Trunoyudo mengatakan saksi DR merupakan satu dari sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut.

Dalam sidang itu, majelis KKEP menyatakan EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap EHS sebagai anggota Polri.

Selain itu, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela.

Terhadap putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.

AS juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.