Ekonomi

Said Iqbal Usul Buruh Bergaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ini Alasannya

Said Iqbal Usul Buruh Bergaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh kembali mendorong pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Usulan ini bukan sekadar untuk mengurangi potongan pajak pekerja, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, usulan kenaikan PTKP tersebut sudah disampaikan KSPI dan Partai Buruh kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 2025, termasuk dalam momentum peringatan May Day di Monas.

"KSPI dan Partai Buruh dari 2025 di hadapan Presiden, acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP itu yang sekarang Rp4,5 juta, sebaiknya dinaikkan menjadi Rp7,5 juta. Alasannya sederhana. Selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu Rp3 juta. Buruh pasti belanja," ujar Said dalam konferensi pers, Senin (16/11/26).

Tambahan penghasilan yang tidak lagi terkena pajak tersebut berpotensi langsung masuk ke aktivitas konsumsi rumah tangga. Perputaran uang tidak hanya dinikmati pekerja, tetapi juga pelaku usaha kecil yang menjadi tujuan belanja masyarakat, mulai dari pedagang makanan hingga toko pakaian.

"Jadi daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja kan masyarakat kecil juga naik dong pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, tukang kerja informal, karena buruh belanja. Toko-toko baju, itu tujuannya menaikkan daya beli," katanya.

Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015. Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Di sisi lain, kenaikan PTKP juga menjadi perhatian karena pemerintah memiliki program subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan sampai Rp10 juta pada 2027. Skema subsidi tersebut dinilai tidak bisa menjadi solusi permanen karena bergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah setiap tahunnya.

Said menilai kenaikan PTKP lebih tepat dibandingkan mengandalkan subsidi pajak yang berpotensi dihentikan ketika kebijakan berubah. Apalagi, pengurangan penerimaan PPh tidak serta-merta berarti penerimaan negara secara keseluruhan akan turun.

"Jangan khawatir pajak PPh 21 berkurang. Karena kalau PTKP naik, otomatis pajak itu akan berkurang. Jangan lupa, tadi saya bilang kalau misal ada selisih Rp3 juta, Rp7,5 juta PTKP-nya per bulan. Itu kan belanja. Belanja itu apa? PPN. PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun," ujar Said.

Perbedaan karakter penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi buruh. PPh dikenakan terhadap penghasilan setelah memperhitungkan PTKP, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengikuti konsumsi barang dan jasa. Dengan meningkatnya belanja rumah tangga, aktivitas ekonomi diharapkan ikut bergerak.

Said juga menilai kenaikan PTKP dapat memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang lebih kuat berpotensi mendorong produksi, memperluas kegiatan usaha, hingga membuka kesempatan kerja baru, khususnya di sektor formal.

"Kalau PTKP naik, daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik, lapangan kerja tercipta baru, yang formal ya. Itu banyak alasannya. Kita mendukung. Karena dari tahun 2025 KSPI dan Partai Buruh sudah menyampaikan itu secara terbuka pada Presiden," katanya.

Selain mengusulkan PTKP Rp7,5 juta, KSPI juga membuka ruang kompromi apabila pemerintah belum bisa memenuhi angka tersebut. Acuan yang digunakan adalah upah minimum tertinggi di Indonesia, bukan rata-rata upah minimum nasional yang berada di kisaran Rp3,3 juta-Rp3,5 juta.

"Seharusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Yang sekarang sekitar Rp5,9 juta. Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp7,5 juta. Tapi kalaulah itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp5,9 juta," tegas Said.

[Gambas:Video CNBC]