Surabaya (ANTARA) - Tempat tinggal bukan sekadar ruang untuk berlindung, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup dan martabat manusia.
Di tengah pertumbuhan kota, meningkatnya mobilitas penduduk, serta keterbatasan kemampuan masyarakat memiliki rumah, berbagai pilihan hunian seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah kos menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.
Namun, penyediaan hunian tidak cukup hanya mempertimbangkan jumlah kamar dan keterjangkauan biaya. Aspek keselamatan bangunan, kepastian perizinan, kelayakan lingkungan, serta ketertiban pengelolaan juga harus menjadi perhatian.
Hunian yang dibangun tanpa memperhatikan aturan dan daya dukung kawasan berpotensi menghadirkan persoalan baru, mulai dari ancaman keselamatan hingga terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan tata kelola perkotaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya kini mengintensifkan pengawasan dan penertiban Rusunawa serta rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan.
Langkah ini bukan semata-mata persoalan penyegelan atau penghentian operasional bangunan, melainkan menyangkut upaya menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh tempat tinggal, tanggung jawab pengelola, kepentingan lingkungan, dan kewajiban pemerintah menjaga keteraturan kota.
Hak Hunian
Penyegelan 246 kamar Rusunawa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya belum lama ini memperlihatkan persoalan kepatuhan dalam pengelolaan hunian milik pemerintah. Penindakan dilakukan karena penghuni menunggak sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian. Masalah ini tidak semata-mata menjadi urusan administrasi antara pemerintah dan penyewa.
Rusunawa merupakan instrumen pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Unit yang dibangun dengan sumber daya publik harus dimanfaatkan kelompok yang berhak. Ketika hak penghunian dialihkan tanpa mengikuti ketentuan, kesempatan warga yang membutuhkan untuk memperoleh hunian terjangkau dapat tergerus.
Skala pengelolaannya tidak kecil. Dokumen perencanaan Pemkot Surabaya mencatat hingga 2025 terdapat 26 Rusunawa, terdiri atas 109 blok dan 5.209 unit. Pada 2026, pemerintah merencanakan pemeliharaan dan rehabilitasi 10 bangunan untuk mempertahankan kelayakan hunian.
Angka tersebut menegaskan bahwa Rusunawa merupakan aset pelayanan publik yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. Pengawasan harus mencakup ketepatan sasaran penghuni, pembayaran sewa, kondisi bangunan, serta kepastian hak dan kewajiban penyewa.
Penegakan kewajiban pembayaran perlu mempertimbangkan keadaan sosial penghuni. Tunggakan bisa terjadi karena kelalaian atau kesulitan ekonomi. Pemerintah perlu membedakan pengalihan hak secara tidak sah dan ketidakmampuan membayar karena keduanya membutuhkan penanganan berbeda.
Penyegelan dapat diperlukan untuk melindungi aset publik, tetapi harus didahului pendataan, pemberitahuan, pemeriksaan, dan kesempatan menyelesaikan kewajiban. Bagi keluarga yang kesulitan, pembayaran bertahap atau pendampingan sosial dapat dipertimbangkan.
Aturan Kos
Persoalan rumah kos memiliki dimensi berbeda. Di Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, petugas menemukan tiga bangunan kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai. Dua bangunan telah beroperasi, sedangkan satu lainnya masih dibangun. Aktivitas ketiganya dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan yang dipersyaratkan.
Kasus itu memperlihatkan bahwa pertumbuhan usaha hunian tidak selalu sejalan dengan kesiapan tata ruang. Bangunan yang tidak sesuai peruntukan dapat menambah tekanan terhadap jalan, parkir, drainase, akses pemadam kebakaran, dan keselamatan penghuni.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak menjadi kerangka penting dalam penataan tersebut. Berlaku sejak 31 Maret 2026, aturan ini memuat ketentuan mengenai perizinan, fungsi bangunan, kapasitas penghuni, dan kewajiban pengelola rumah kos.
Perda tersebut membedakan rumah kos dan kos-kosan berdasarkan fungsi serta zona pemanfaatan ruang. Pada zona perumahan, rumah kos diizinkan secara terbatas dengan fungsi utama bangunan tetap sebagai rumah tinggal dan pemiliknya bertempat tinggal di lokasi.
Kapasitasnya paling banyak lima kamar atau 10 penghuni, dengan batas ketinggian tiga lantai. Kos-kosan pada zona perumahan tidak diizinkan. Di zona budidaya lain, penyelenggaraannya mengikuti rencana detail tata ruang, termasuk ketentuan ketinggian, parkir, dan perlengkapan keamanan.
Pengaturan itu bukan berarti pemerintah menutup peluang usaha rumah kos, melainkan menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dan fungsi permukiman. Rumah tinggal tidak semestinya menjadi bangunan usaha besar tanpa memperhitungkan daya dukung kawasan.
Persetujuan sedikitnya sepertiga warga terdampak dalam satu rukun tetangga untuk persyaratan teknis Persetujuan Bangunan Gedung rumah kos di zona perumahan juga menempatkan masyarakat dalam proses. Pelaksanaannya harus terbuka dan proporsional agar tidak menjadi alat penolakan tanpa dasar atau pemicu konflik antartetangga.
Rumah kos menjadi pilihan pekerja, mahasiswa, dan pendatang yang belum mampu membeli rumah. Jika operasional dihentikan, penghuni perlu mendapat pemberitahuan dan waktu pindah yang layak. Pemilik harus bertanggung jawab atas pelanggaran, bukan membebankan seluruh akibatnya kepada penyewa.
Pengawasan Terpadu
Pertanyaan penting bagi Surabaya ialah mengapa pelanggaran dapat berlangsung hingga bangunan berdiri bertingkat dan dihuni sebelum terdeteksi. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan, bukan mengandalkan laporan warga atau operasi sesekali.
Pengawasan perlu berjalan sejak pemeriksaan tata ruang dan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung hingga konstruksi dan penggunaan. Lurah dan camat harus menjadi bagian deteksi dini, didukung dinas teknis dan Satpol PP.
Perda 4/2026 mewajibkan penyelenggara rumah kos melaporkan data penghuni kepada lurah melalui RT dan RW paling lambat tujuh hari kerja sejak penghuni menetap. Pendataan ini membantu pemerintah mengetahui jumlah orang yang benar-benar tinggal di suatu kawasan, termasuk penduduk nonpermanen dari luar Surabaya.
Rencana Disdukcapil Surabaya menyiapkan sistem informasi pelaporan penghuni kos merupakan langkah relevan. Sistem itu dapat membantu pencatatan warga Surabaya maupun penduduk luar daerah. Namun, manfaatnya bergantung pada kepatuhan pemilik kos, kemudahan pelaporan, pembaruan data, dan keterhubungan antarlembaga.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (DPRKPP), Satpol PP, Disdukcapil, perangkat perizinan, kecamatan, dan kelurahan perlu menggunakan basis data terpadu. Informasi fungsi ruang, status izin, kapasitas penghuni, kondisi keselamatan, dan riwayat pengawasan akan membantu pemerintah memetakan risiko. Potensi pelanggaran pun dapat diketahui sebelum menimbulkan kerugian.
Pemkot juga perlu memastikan aturan pelaksana Perda 4/2026 memberi petunjuk teknis yang jelas. Pada Agustus 2026, pemerintah menargetkan peraturan wali kota sebagai pedoman pelaksanaan. Kejelasan itu penting agar ketentuan dipahami secara seragam oleh petugas, pemilik bangunan, penghuni, dan warga.
Masyarakat perlu memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses serta kepastian tindak lanjut. Pengaduan merupakan bentuk partisipasi menjaga lingkungan. Pemerintah perlu menyampaikan hasil pemeriksaan dan penanganan secara terbuka agar kepercayaan publik terpelihara.
Sanksi administratif berupa teguran, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin harus diterapkan secara terukur berdasarkan pemeriksaan objektif, kesesuaian zonasi, tingkat pelanggaran, dan prosedur yang jelas. Dengan kepastian aturan, investasi tetap memiliki ruang untuk tumbuh tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Surabaya membutuhkan hunian aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan warganya. Rusunawa harus tetap menjadi instrumen perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan rumah kos dapat berkembang sebagai bagian kegiatan ekonomi perkotaan yang tertib. Keduanya membutuhkan pengawasan konsisten dan pengelolaan bertanggung jawab.
Menata hunian bukan sekadar mengatur jumlah kamar, tinggi bangunan, atau kewajiban membayar sewa. Kebijakan itu menyangkut penghormatan terhadap hak setiap orang untuk tinggal dengan aman tanpa mengurangi hak orang lain atas lingkungan sehat dan nyaman.
Kota layak huni bukan kota yang menutup usaha atau sekadar memperbanyak penyegelan, melainkan kota yang menegakkan aturan sejak awal, melindungi kelompok rentan, memberi kepastian kepada pelaku usaha, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan publik.
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026