Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia pernah menjalani pemerintahan tanpa wakil presiden selama bertahun-tahun. Peristiwa ini terjadi setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia pada 1 Desember 1956. Namun, Presiden Soekarno tidak segera menunjuk sosok baru untuk mengisi posisi tersebut.
Mengapa demikian?
Keputusan Hatta untuk mundur saat itu mendapat respons langsung dari Soekarno. Kepala negara menyatakan keputusan tersebut merupakan hak pribadi Hatta sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya.
"Saya tidak dapat berbuat apa-apa," ungkap Soekarno, kepada Indonesia Raya (1 Desember 1956).
Soekarno juga mengaku tidak merasa memiliki persoalan prinsip dengan Hatta. Meski demikian, hubungan keduanya memang tengah diwarnai perbedaan pandangan politik, terutama menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Setelah Hatta mundur, kursi wakil presiden pun kosong. Soekarno tidak menunjuk pengganti, tetapi keadaan tersebut tidak serta-merta mengganggu jalannya pemerintahan. Salah satu alasannya berkaitan dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia saat itu.
Ketika Hatta mengundurkan diri pada 1956, Indonesia masih menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, presiden dan wakil presiden berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri.
Artinya, pusat penyelenggaraan pemerintahan tidak berada di tangan presiden maupun wakil presiden. Keduanya tidak menjalankan fungsi seperti dalam sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Alias hanya simbol negara semata. Atas dasar itu, kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis membuat roda pemerintahan berhenti.
Hatta sendiri telah memahami situasi tersebut sebelum memutuskan mundur. Setelah DPR hasil Pemilu 1955 mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, ia merasa sudah waktunya mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden.
"Setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi," ungkap Hatta dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik (1990).
Selain itu, Hatta merasa sulit berperan secara langsung dalam pemerintahan parlementer selama menjabat sebagai wakil presiden. Perbedaan pandangan dengan Soekarno juga membuat hubungan politik keduanya semakin sulit dipertahankan dalam konsep Dwitunggal.
Situasi kemudian berubah ketika Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin pada 1957. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Soekarno, sehingga posisi wakil presiden tetap tidak menjadi bagian yang dianggap mendesak untuk diisi.
Sejarawan M.C. Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern (1990) menjelaskan, sistem Demokrasi Terpimpin sangat didominasi oleh Soekarno, sehingga dia menjalankan kekuasaan sesuai gayanya.
"Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya diambilnya bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata," ungkap Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1990).
Dalam situasi kekuasaan yang semakin terpusat tersebut, upaya menjadikan Hatta sebagai wakil presiden kembali atau mewujudkan konsep Dwitunggal, semakin sulit dilakukan. Harapan agar keduanya kembali bekerja sama dalam pemerintahan tidak kunjung terealisasi.
"[...] mengharapkan agar Dwitunggal bisa berjalan baik, makin sulit terjelma," ungkap penulis biografi Hatta Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa (2012).
Meski berulang kali menolak tawaran jabatan dan memiliki perbedaan pandangan politik dengan Soekarno, Hatta menegaskan hal tersebut tidak menghapus hubungan persaudaraan di antara keduanya. Keduanya tetap saling menghargai dan masih berkomunikasi melalui surat.