Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengusulkan penerapan kuota keterwakilan penyandang disabilitas sebesar 10 persen dalam pencalonan anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu, Ketua Dewan Pertimbangan PPDI Gufroni Sakaril mengatakan afirmasi kuota tersebut diperlukan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.
"Kami sebenarnya iri kepada teman-teman perempuan karena telah mendapatkan afirmasi 30 persen. Kalau disabilitas sama sekali tidak. Mudah-mudahan ke depan, disabilitas juga bisa mendapatkan kuota, misalnya 10 persen," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ketiadaan kuota afirmasi menyebabkan jumlah penyandang disabilitas yang maju sebagai calon anggota legislatif masih sangat terbatas. Kondisi tersebut juga berdampak pada belum adanya keterwakilan penyandang disabilitas di legislatif, khususnya DPR.
Untuk mengakomodasi keterwakilan penyandang disabilitas, PPDI mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur pemberian alokasi kursi khusus bagi kelompok penyandang disabilitas.
"Teman-teman banyak yang mencoba menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pemilu. Karena tidak ada kuota, sangat sedikit yang bisa menjadi caleg, apalagi yang terpilih. Karena kuotanya nol persen, yang terpilih juga nol persen," kata dia.
Selain itu, PPDI mengusulkan pengaturan kewajiban bagi partai politik untuk memberikan kuota pencalonan bagi penyandang disabilitas, sebagaimana kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
"Nanti akan ada pembelajaran di sana, teman-teman juga ada keinginan untuk bisa terlibat mencalonkan diri, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya," ucap dia.
Gufroni menekankan keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan merupakan hal penting. Keterlibatan itu merupakan bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi bermakna yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD).
Menurut dia, keterlibatan penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui penyampaian aspirasi atau masukan dalam forum konsultasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan menduduki posisi pengambil keputusan.
Dia mengingatkan bahwa selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih, baik di jabatan legislatif maupun eksekutif.
"Tidak saja sebagai DPR, DPRD, tetapi juga mungkin bupati, wali kota, bahkan presiden," ujarnya.
Penyandang disabilitas, lanjut dia, juga memiliki hak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dia menyebut kesempatan tersebut perlu dibuka dalam kelembagaan KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kesempatan kesetaraan ini mesti harus kita buka lebar di dalam UU Pemilu," ujar Gufroni.