Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 59 orang saksi telah diperiksa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pemeriksaan puluhan saksi itu dilakukan sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Dia menyebut seluruh saksi yang diperiksa termasuk para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri. Penyidik juga memeriksa pihak-pihak lain yang dinilai berpotensi menjadi tersangka dalam kasus makar ini.
"Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo.
"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," lanjutnya.
Untuk diketahui, terdapat empat orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi. "Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Susatyo menekankan bahwa pembuktian kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tidaklah sederhana. Karena itu, penyidik memfokuskan pengumpulan barang bukti pada tiga tahapan perbuatan.
"Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," jelas Susatyo.
Dia memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan berbasis dokumen. Setiap informasi yang beredar, termasuk di media sosial, akan diterima dan didalami pihaknya.
"Tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," tutur Susatyo.
Hari ini, lanjut Susatyo, pihaknya menggelar perkara secara internal dengan turut mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Langkah itu guna menjamin profesionalitas penyidik dan memastikan tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara.
"Hari ini secara internal kami akan melaksanakan gelar, bahwa penyidikan ini prosedural, bahwa penyidikan ini profesional berdasarkan fakta semuanya," ucap Susatyo.
Setelah gelar perkara internal, penyidik menjadwalkan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11) besok.
"Nanti kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference," pungkasnya.