JAKARTA — Polemik rencana relokasi sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo mengemuka setelah disinggung dalam panggung Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan konservasi harus didasarkan pada fakta dan informasi yang terverifikasi, bukan asumsi atau potongan informasi yang belum utuh.
Trubus mengapresiasi kepedulian para seniman terhadap persoalan lingkungan, termasuk konservasi badak jawa. Namun, menurut dia, penyampaian pendapat di ruang publik perlu disertai tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Trubus menyusul pernyataan aktor Aming yang menolak wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon. Aming menyampaikan sikap tersebut dalam pidatonya setelah menerima penghargaan Pemeran Pendukung Pria Terbaik pada Malam Anugerah FFI, Jumat (20/11).
“Suara para seniman penting karena dapat menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin tidak mengikuti perkembangan kebijakan lingkungan secara mendalam. Namun, besarnya pengaruh tersebut juga membawa tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Trubus dalam keterangannya, Ahad (22/11).
Menurut Trubus, wacana pemindahan badak jawa perlu dipahami dalam konteks kebijakan yang utuh. Ia menegaskan, gagasan tersebut masih berada dalam tahap kajian ilmiah sehingga tidak tepat jika langsung dipersepsikan sebagai keputusan resmi pemerintah.
Dia menjelaskan, proses kajian merupakan bagian dari tahapan perumusan kebijakan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan keputusan final. Karena itu, publik perlu membedakan antara gagasan, proses kajian, dan keputusan yang memiliki konsekuensi administratif maupun hukum.
“Dalam perspektif kebijakan publik, perlu dibedakan antara sebuah gagasan, proses perumusan kebijakan, dan keputusan yang memiliki konsekuensi administratif maupun hukum. Ketiganya merupakan tahapan yang berbeda,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan pemindahan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke lokasi lain. Pemerintah juga belum menerbitkan rencana teknis terkait wacana tersebut.
Dengan demikian, Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak jawa. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan kawasan, memulihkan ekosistem, dan meningkatkan pengamanan di taman nasional tersebut.
Trubus menilai, penyebaran opini tanpa memahami konteks kebijakan secara lengkap berpotensi membentuk persepsi yang berbeda dari kondisi sebenarnya. Terlebih, informasi yang hanya bersumber dari potongan video atau pernyataan yang beredar di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan.
“Karena itu, setiap informasi perlu diperiksa kembali melalui sumber resmi dan penjelasan para ahli sebelum disebarluaskan,” lanjut dia.
Kendati demikian, Trubus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh dibatasi. Kritik publik tetap menjadi bagian penting dari pengawasan demokratis, termasuk dalam kebijakan konservasi dan perlindungan satwa langka.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik perlu disampaikan dengan landasan informasi yang jelas. Tanpa verifikasi, kepedulian yang semula bertujuan melindungi lingkungan justru berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan mengaburkan substansi persoalan konservasi.
Menurut Trubus, pemerintah dan para seniman pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kelestarian badak jawa dan mempertahankan Ujung Kulon sebagai habitat utamanya. Karena itu, pemerintah juga perlu menjelaskan perkembangan kajian maupun kebijakannya secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
“Jauh lebih penting memastikan informasi yang kita sebarkan bukan merupakan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) sebagai wujud tanggung jawab kita bersama memastikan satwa langka ini tetap lestari bagi generasi mendatang,” pungkas dia.