Politik

Perkara Legalisir Ijazah Jokowi Jadi Tanda Tanya Roy Suryo

Sidang Roy Suryo (Taufiq/detikcom)
Foto: Sidang Roy Suryo (Taufiq/detikcom)
Jakarta -

Sidang kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo kembali bergulir. Terbaru, Roy Suryo mempersoalkan legalisir fotokopi ijazah S-1 Jokowi oleh UGM.

Dirangkum detikcom, Rabu (18/11/2026), Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Jaksa mengatakan Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar soal ijazah Jokowi.

Akibat perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jokowi telah hadir sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo. Dalam kesaksiannya, Jokowi menegaskan ijazah S-1 miliknya asli.

Dia juga menunjukkan ijazah S-1 dari UGM di ruang sidang. Roy Suryo menolak kesaksian Jokowi.

Pada sidang yang digelar Rabu (18/11), Roy Suryo mempertanyakan tentang legalisir fotokopi ijazah Jokowi. Dia mempersoalkan dekan yang meneken fotokopi ijazah Jokowi pada 2012.

"Seingat Bapak ya, kalau itu tadi soft file, penandatangan dari, atau Bapak boleh deh lihat catatan, penandatangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa? Silakan buka catatannya, boleh, Pak. Terus itu kapan? Di situ ada, karena nggak ada tanggal, itu penanda tangannya siapa?" tanya Roy ke mantan Kabag Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian dan ASN Setjen KPU RI, Bagus Makawaru, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Yang menandatangani itu adalah dekan Prof Dr Ir Mohammad Na'iem," kata Binsar.

Roy bertanya lagi apakah ada tanggal legalisir di dokumen tersebut. Binsar menjawab tak ada tanggal yang tertera.

"Tercatat nggak di situ? Atau Bapak tahu tidak, itu beliau menandatanganinya ada tanggalnya nggak di situ?" tanya Roy.

"Tidak ada tanggalnya," jawab Binsar.

Roy kemudian mengatakan Mohammad Na'iem menjabat Dekan Kehutanan sampai pertengahan 2012. Menurutnya, legalisir ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPU pada 2012 tak sesuai.

"Yang Mulia. Karena Prof Dr Ir Mohammad Na'iem itu, ini penting, ini baru saya katakan di persidangan. Belum ada saya katakan di luar. Hanya menjabat dekan sampai dengan pertengahan tahun 2005-2012. Jadi nanti kalau ternyata Prof Dr Mohammad Na'iem, ini fakta persidangan, itu tanda tangan di situ sudah pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani," ujar Roy.

Roy mengatakan, pada 2012, Dekan Kehutanan UGM dijabat orang lain. Dia meminta hal itu dicatat.

"Karena dekan yang selanjutnya adalah, harusnya adalah Dr Satyawan Pudyatmoko, Sarjana Kehutanan. Mohon itu catatan, Yang Mulia," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan situs resmi UGM, Na'iem dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada Kamis, 9 Oktober 2008, untuk masa jabatan 2008-2012. Sementara itu, Satyawan dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada Senin, 8 Oktober 2012, untuk masa jabatan 2012-2016.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (tengah) menunjukkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM miliknya saat menjadi saksi sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baiknya terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut.Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang (Foto: Pradita Utama/detikFoto)

Roy kemudian mengonfirmasi dokumen legalisasi ijazah Jokowi tahun 2014 kepada saksi ASN Setjen KPU RI, Bagus Makawaru. Bagus menyebut nama dekan yang menandatangani legalisasi tersebut juga Mohammad Na'iem.

"Dekan yang tanda tangan pada saat legalisir, Pak? Prof Dr Ir Mohammad Na'iem," jawab Bagus.

"Itu yang tahun 2014. Mohon dicatat sebagai fakta persidangan. Saya nggak menyalahkan Anda, Mas Bagus, ya. Karena seharusnya dekan di situ yang tertanda harusnya adalah Dr Satyawan Pudyatmoko. Karena Dr Satyawan Pudyatmoko itu menjabat dekan mulai tahun 2012 pertengahan sampai dengan 2018," kata Roy.

Sebelumnya, Bagus telah menjelaskan indikator keabsahan dokumen yang dilegalisir. Dia menyebut indikator itu tertera dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU.

"Jadi dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU, untuk tanggal untuk legalisir, indikatornya itu kalau misalnya tidak ada tanggal, maka dinyatakan sah," katanya.

Pengacara Roy juga mempertanyakan soal legalisir fotokopi ijazah Jokowi. Pihak Roy bertanya ke saksi dari KPU RI apakah legalisir pada fotokopi ijazah Jokowi yang digunakan untuk nyapres 2014 dan 2019 sama atau beda.

"Antara dua ijazah legalisir fotokopi 2014 dan 2019, itu sama legalisirnya atau berbeda?" tanya kuasa hukum Roy Suryo dalam sidang di PN Jakarta Timur.

"Seingat saya legalisirnya berbeda," jawab Bagus.

Bagus mengaku pernah melihat dua dokumen fotokopi ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Seingatnya, ada perbedaan orang yang menandatangani legalisir fotokopi ijazah Jokowi pada 2014 dan 2019.

"Warna atau yang tanda tangan legalisir juga berbeda kalau nggak salah," jelas Bagus.

Pengacara Roy lalu bertanya apakah Bagus pernah melihat ijazah asli Jokowi atau tidak. Menurut Bagus, dia hanya melihat fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dilegalisir.

"Apakah Anda pernah melihat ijazah fisik atau analognya, yang bukan foto? Tidak pernah juga?" tanya kuasa hukum.

"Tidak," jawab Bagus.

Pihak Roy Suryo bertanya apakah KPU pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap ijazah asli Jokowi. Bagus mengatakan KPU tidak pernah melakukan itu.

"Apakah pernah diverifikasi ke analog dan fisiknya ke yang bersangkutan, atau ke Solo, atau ke mana pun?" tanya kuasa hukum.

"Tidak," ujar Bagus.