REPUBLIKA.CO.ID, DOMPU, – Pengumuman tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini terjadi setelah panitia seleksi (pansel) merampungkan seluruh tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.
Penjabat Sekda Dompu H. Rifaid di Dompu, Senin, mengatakan pansel telah menyerahkan hasil penilaian enam peserta kepada Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 12 November 2026. Sesuai jadwal, pengumuman tiga besar calon Sekda seharusnya dilaksanakan pada 13-14 November 2026.
Namun, penerapan mekanisme baru dalam proses seleksi mengharuskan hasil penilaian terlebih dahulu mendapatkan Pertek BKN. "BKD sudah mengirimkan seluruh berkas hasil seleksi ke BKN untuk mendapatkan Pertek. Jadi, kita masih menunggu proses tersebut," katanya.
Rifaid menjelaskan, setelah seluruh dokumen diserahkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dompu memproses pengajuan melalui aplikasi ASN Karier untuk mendapatkan reviu dan persetujuan teknis BKN. Ia menegaskan proses seleksi hingga penentuan tiga besar dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan hasil penilaian masing-masing peserta selama mengikuti seluruh tahapan.
"Saya optimistis, penentuan tiga besar dilakukan berdasarkan hasil seleksi, tanpa campur tangan pihak di luar mekanisme yang telah ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansel Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra mengatakan penyerahan hasil seleksi kepada Bupati Dompu telah dilakukan lebih cepat sehari dari jadwal yang ditetapkan pansel. Menurut dia, pansel telah menyampaikan hasil penilaian dan peringkat peserta kepada Bupati Dompu untuk diproses sesuai ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.
Gatot menjelaskan hasil penilaian peserta disampaikan secara kualitatif dan tidak dipublikasikan dalam bentuk angka karena merupakan bagian dari dokumen penilaian seleksi. "Iya, secara kualitatif saja, bukan angka," katanya.
Ia menambahkan seluruh tahapan seleksi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Setelah memperoleh Pertek BKN dan pengumuman tiga besar, tahapan berikutnya menjadi kewenangan Bupati Dompu untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur NTB. Persetujuan gubernur tersebut menjadi bagian dari proses administrasi sebelum penerbitan rekomendasi dan penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan Sekda definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan pelantikan Sekda definitif dapat dilaksanakan pada 2 Desember 2026 apabila seluruh tahapan administrasi, termasuk persetujuan gubernur dan Pertek BKN, telah diselesaikan. Dengan demikian, proses pengisian jabatan Sekda Dompu kini memasuki tahapan administrasi lanjutan sebelum tiga nama calon diumumkan dan satu pejabat ditetapkan untuk menduduki jabatan tersebut.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.