YOGYAKARTA -- Pemilu seyogianya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang demokratis. Sehingga, di dalam sebuah pemilu pergantian kekuasaan dilakukan melalui sistem yang jujur dan adil.
"Pemilu merupakan salah satu peralihan kekuasaan secara damai dan demokratis. Pemilu bukan diwariskan dan bukan juga melalui kudeta militer," ujar Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, dalam kegiatan CSIS Roadshow Campus bertema 'Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional' di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Pembicara lainnya, Guru Besar Ilmu Politik UMY, Prof Titin Purwaningsih, mengatakan kepemimpinan nasional bukan bicara mengenai figur, namun berkaitan dengan perlembagaan partai politik, bagaimana kualitas pemilu, dan juga bagaimana kaderisasi dilakukan melalui mekanisme tata kelola pemerintahan dari tingkat lokal dari tingkat daerah.
"Karena kepemimpinan nasional itu juga merupakan bagian atau jenjang karier politik dari level daerah," katanya.
Kegiatan ini berlangsung di Amphiteater Pascasarjana Lantai 4 Kampus Terpadu UMY dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti untuk membahas berbagai persoalan demokrasi Indonesia. Peserta kegiatan terdiri atas mahasiswa, dosen, dan tamu undangan.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan sambutan pembuka dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY, Prof Ridho Al-Hamdi. Diskusi menghadirkan lima narasumber dari kalangan akademisi dan peneliti.
Ketua PP Muhammadiyah yang sekaligus mantan ketua KPK, M. Busyro Muqoddas, membahas tema hukum dan HAM dalam demokrasi Indonesia. Sedangkan Arya Fernandes mengangkat isu revisi UU Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang kompetitif dan demokratis.
Selanjutnya, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal membahas demokrasi dan resistensi sipil. Sedangkan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS yang lain, Edbert Gani Suryahudaya, memaparkan perkembangan demokrasi lokal.
Adapun Prof Titin Purwaningsih, menyampaikan materi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia dalam perspektif evaluasi kepemimpinan nasional. Diskusi ini dipandu oleh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr Ane Permatasari sebagai moderator.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Sesi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait berbagai persoalan demokrasi dan politik di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, berbagai perspektif mengenai pemilu, penegakan hukum dan HAM, partisipasi masyarakat sipil, serta kepemimpinan nasional dihadirkan dalam satu ruang diskusi akademis.