Politik

Pemprov DKI Tak Diizinkan Terbitkan Obligasi, Mendagri Arahkan ke PT SMI

Pemprov DKI Tak Diizinkan Terbitkan Obligasi, Mendagri Arahkan ke PT SMI

JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap tidak memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah. Meski dianggap mampu, penerbitan obligasi oleh DKI Jakarta dikhawatirkan akan diikuti daerah lain sehingga berpotensi menjadi beban pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah pusat menganggap obligasi daerah dapat menjadi utang bagi pemerintah daerah (pemda). Karena itu, pemerintah pusat khawatir penerbitan obligasi daerah akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.

"Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan ya membayar, tapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah, hanya tergantung ke pusat ya, DAU. Dia kalau seandainya mengeluarkan obligasi terus bayarnya gimana?" kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Karena itu, Tito menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk meminjam dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), alih-alih menerbitkan obligasi daerah. Terlebih, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal tersebut. Ia menilai, pinjaman yang diberikan PT SMI nantinya dapat dilunasi melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta.

"Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI. Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong," kata dia.

Tito menilai, langkah tersebut memiliki risiko lebih kecil bagi Pemprov DKI Jakarta dibandingkan dengan penerbitan obligasi daerah. Selain itu, pinjaman dari PT SMI juga dinilai tidak akan menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya.

"Kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI itu memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," ujar Tito.