Sampang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur menyusun pedoman pembangunan berbasis risiko bencana sebagai upaya untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah dan menekan risiko bencana di wilayah itu.
Selain untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah, penyusunan pedoman ini juga untuk memvalidasi peta bahaya dan menggali akar persoalan risiko bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sampang selama ini.
"Selama ini, Sampang belum memiliki dokumen resmi dari hasil kajian resiko bencana sebagai pijakan pembangunan, karena itu, perlu ada dokumen yang menjadi pedoman semua institusi yang ada di Sampang ini," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Sampang, Sudarmanta.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media di Sampang, Kamis malam, Sudarmanta menjelaskan, penyusunan kajian resiko bencana itu nantinya akan menjadi pedoman semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembangunan.
Dokumen hasil kajian bersama ini, sambung dia, akan menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Sampang selama lima tahun ke depan sebelum akhirnya dilakukan kajian lagi sebagai pembaharuan.
"Selama ini kami belum memiliki dokumen yang bisa menjadi pedoman, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemkab dan sebagian warga kurang memperhatikan dampak atau potensi bencana," kata Sudarmanta.
Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufikurrahman,penyusunan dokumen itu tidak hanya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), akan tetapi sebagai upaya untuk menekan risiko bencana bencana di wilayah itu.
"Kalau kajian risiko bencana ini sudah selesai, maka ke depan bisa menjadi landasan atau acuan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana. OPD lain juga bisa menggunakannya untuk berbagai kegiatan sesuai dengan risiko di wilayah masing-masing," katanya.
Dia mencontohkan hasil kajian dapat dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.
Jika ditemukan kawasan dengan risiko bencana tinggi, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi dan pencegahan agar potensi dampaknya dapat dikurangi.
"Dengan adanya dokumen kajian risiko bencana ini, maka berbagai jenis pembangunan dan upaya pembangunan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana," katanya.