Ekonomi

Pemda Jangan Gegabah Terbitkan Obligasi, Mending Pakai Cara Ini!

Pemda Jangan Gegabah Terbitkan Obligasi, Mending Pakai Cara Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan menyarankan pemerintah daerah agar memanfaatkan pembiayaan PT SMI dalam membangun potensi daerahnya, dibandingkan dengan upaya menerbitkan obligasi daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bahwa perlu asesmen berlapis bagi pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi, utamanya dalam hal kelayakan dalam penerbitan.

Nufransa menjawab usulan Badan Legislasi DPR RI terkait penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan pariwisata, terutama untuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, Baleg sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang No.20 tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU perubahan UU No.21 tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Pada rapat sebelumnya, ada usulan dari anggota Baleg DPRI RI agar pemerintah dapat mengatur penerbitan obligasi daerah dari dua wilayah tersebut dalam mendorong sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi kedua wilayah tersebut.

Menurut anggota Baleg DPR RI , dinamika fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan. Karena itu, revisi kedua undang-undang tersebut perlu membuka peluang pemanfaatan berbagai skema, seperti obligasi daerah dan pinjaman, agar daerah memiliki alternatif pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Di sisi lain, Nufransa menjelaskan bahwa pemerintah mendukung pembiayaan daerah melalui penerbitan obligasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di tiap daerah tersebut, termasuk NTB dan NTT.

Hal ini kata Nufransa penerbitan obligasi daerah tersebut telah diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan UU Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).

Namun demikian, menurutnya tantangan utamanya bukan semata-mata kewenangan, melainkan kesiapan fiskal, kesiapan proyek, kelembagaan dan juga tata kelola.

"Karena itu penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah Bukan pada pelonggaran dari prinsip kehati-hatian atau pruden dari untuk obligasi itu sendiri," kata Nufransa saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Nufransa pun menekankan agar tiap daerah juga harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian serta profesional dalam menyiapkan pembiayaan untuk menjaga ketahanan fiskal.

Selain itu, penerbitan pembiayaan utang daerah juga harus memperhatikan juga batas kumulatif utang, kemampuan membayar kembali atau Debt Service Coverage Ratio, batas defisit APBD, dan kelayakan kegiatan kesiapan. Begitu juga mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah.

'Kalau misalnya ini mau diafirmasi, ini lebih tepat berupa pendampingan proyek. Kalau menurut pendapat kami, penguatan kapasitas dan fasilitasi proses bukan dari pengecualian atas persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," ujarnya.

"Bagaimana agar pemerintah dapat terus menjaga contohnya batas utangnya di bawah 75% dari pendapatan Kemudian Debt Service Coverage Ratio-nya juga lebih besar dari 2,5% dan juga batas defisitnya dan kelayakan kegiatan tetap harus dipenuhi," kata Nufransa.

Nufransa memberikan simulasi bagi NTB dan NTT dalam kemampuan penerbitan obligasi.

NTB, kata Nufransa memiliki desentralisasi fiskal yang lebih baik bila dibandingkan dengan NTT yang masih memiliki ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang sangat tinggi.

Pada skenario misalnya untuk penerbitan Rp1 triliun, NTT belum memenuhi ambang dari Debt Service Coverage Ratio yang 2,5%. Sementara, NTB menunjukkan ruang yang lebih baik. Maka dari itu, besaran pinjaman juga harus disesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing daerah.

Nufransa menekankan bahwa keputusan penerbitan obligasi membutuhkan validasi terkait outstanding, batas kumulatif, dan juga kemampuan membayar sepanjang tenor, dan juga untuk mendapatkan perizinan dari obligasi daerah ini perlu dibentuk Debt Management Unit.

Selain itu juga menyampaikan izin melampaui defisit meskipun penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keduanya sudah Wajib Tanpa Pengecualian.

Di luar itu, ada gejolak global yang tinggi yang juga meningkatkan premi risiko dari obligasi negara saat ini, sehingga dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor.

"Pemerintah RI juga untuk obligasi negara kita sekarang ini hampir 7%. Nah kalaulah misalnya pemerintah daerah ini mau mengeluarkan obligasi, tidak mungkin dia di bawah bunganya pemerintah. Karena tidak akan laku yang investasi akan memilih untuk pemerintah pusat," katanya.

Karena itu Nufransa menyarankan pembiayaan melalui special mission vehicle Kemenkeu seperti PT SMI yang memberikan bunga relatif lebih murah dibandingkan dengan obligasi negara.

Terlebih lagi ada skema yang baru dalam peraturan menteri keuangan, apabila kapasitas fiskal dari suatu pemerintah daerah itu rendah, bunganya juga bisa menyesuaikan sehingga lebih rendah.

"Jadi kalau dibandingkan dengan obligasi negara, rasanya pinjaman ke PTSMI akan lebih menguntungkan dari sisi kekuatan fiskal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]