Politik

Orang Asing di Nusantara Abad V–XV: Tamu Global dalam Aturan Lokal

Orang Asing di Nusantara Abad V–XV: Tamu Global dalam Aturan Lokal

Oleh : Dr Wanny Rahardjo Wahyudi
Arkeolog Universitas Indonesia, Editor Buku Sejarah Nasional Jilid II

Ketika membicarakan sejarah Nusantara, kita sering mendengar kisah tentang kedatangan orang-orang asing yang membawa agama, teknologi, bahasa, dan kebudayaan baru. India datang membawa Hindu-Buddha, Tiongkok hadir melalui perdagangan, sementara pedagang dari Persia dan kawasan Timur Tengah memperkenalkan jaringan ekonomi dan tradisi keagamaan yang lebih luas. Kisah semacam ini memang memiliki dasar sejarah, tetapi sering kali disampaikan dengan cara yang menempatkan Nusantara sebagai penerima pasif dari berbagai pengaruh luar.

Cara pandang seperti itu kiranya perlu ditinjau kembali. Apakah benar masyarakat Nusantara hanya menunggu kedatangan bangsa-bangsa asing untuk mengenal dunia? Apakah pelabuhan-pelabuhan, kota-kota kerajaan, dan pusat perdagangan di Nusantara sekadar menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari negeri jauh? Bukti prasasti, karya sastra, dan peninggalan arkeologis justru memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Sejak berabad-abad silam, Nusantara telah menjadi bagian dari jaringan pergaulan dunia. Orang-orang asing datang, berdagang, menetap, dan membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Namun, kehadiran mereka berlangsung di dalam tatanan politik, ekonomi, dan hukum yang telah dibangun oleh kerajaan-kerajaan lokal.

Dengan demikian, sejarah orang asing di Nusantara bukan semata-mata sejarah kedatangan bangsa-bangsa dari luar, melainkan juga sejarah tentang bagaimana masyarakat Nusantara mengelola keberadaan orang-orang asing tersebut.

Kosmopolitanisme yang Berakar pada Kedaulatan Lokal

Setidaknya sejak sekitar abad kelima, wilayah Nusantara telah terhubung dengan jaringan perdagangan dan kebudayaan yang membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Tiongkok. Hubungan tersebut semakin intensif pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, terutama ketika pusat-pusat kekuasaan di Jawa, Sumatra, dan wilayah lainnya berkembang menjadi bagian penting dari jalur perdagangan maritim Asia.

Keterhubungan itu tidak hanya berlangsung melalui pertukaran barang, tetapi juga melalui mobilitas manusia. Pedagang, pelaut, pendeta, utusan, dan kelompok pendatang dari berbagai negeri hadir di pelabuhan maupun pusat-pusat kerajaan. Sebagian datang untuk berdagang, sebagian lainnya menetap dan membangun hubungan ekonomi dengan masyarakat setempat.

Menariknya, keberadaan orang asing tidak hanya diketahui melalui berita perjalanan dari luar Nusantara. Prasasti-prasasti Jawa Kuno memberikan kesaksian yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Dalam sejumlah prasasti, ditemukan penyebutan kelompok-kelompok penduduk berdasarkan asal-usul geografis atau identitas etnis mereka. Di antaranya terdapat kelompok dari India, Asia Tenggara daratan, Tiongkok, dan wilayah lain yang terlibat dalam aktivitas ekonomi kerajaan.

Beberapa istilah seperti Kliṅ atau Kling, Āryya, Siṅhala, Paṇḍikira, Draviḍa, Cwalikā, Malyalā, Karṇṇāṭaka, Campa, Kmir, dan Cina memperlihatkan luasnya cakrawala pergaulan masyarakat Jawa Kuno. Identifikasi setiap istilah memang masih perlu memperhatikan konteks bahasa dan sejarahnya, tetapi secara keseluruhan penyebutan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat kerajaan telah mengenal keberadaan kelompok-kelompok dari berbagai wilayah.

Hal yang lebih menarik adalah bahwa sebagian kelompok tersebut muncul dalam konteks administrasi dan perpajakan kerajaan. Mereka bukan sekadar nama bangsa yang tercantum dalam daftar geografis, melainkan kelompok manusia yang keberadaannya diperhitungkan dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan.

Dalam beberapa prasasti dikenal istilah wargga kilalān, yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang dikenai kewajiban fiskal tertentu. Kategori ini perlu dibaca secara hati-hati karena tidak selalu identik dengan semua orang asing atau seluruh penduduk pendatang. Namun, penyebutannya memperlihatkan bahwa kerajaan memiliki mekanisme untuk mengatur kelompok masyarakat berdasarkan kedudukan dan kewajiban ekonominya.

Di sinilah letak arti penting prasasti tersebut.

Kehadiran orang asing ternyata tidak berada di luar jangkauan kekuasaan kerajaan. Mereka masuk ke dalam sistem administrasi yang berlaku. Aktivitas ekonomi mereka berlangsung dalam kerangka aturan yang ditetapkan penguasa setempat.

Dengan kata lain, keterbukaan terhadap dunia luar tidak berarti hilangnya kedaulatan. Kerajaan-kerajaan Nusantara mampu membangun hubungan internasional sekaligus mempertahankan kewenangan untuk mengatur kehidupan di wilayahnya.