Nasional

OJK mengungkap arah konsolidasi asuransi BUMN oleh Danantara

OJK mengungkap arah konsolidasi asuransi BUMN oleh Danantara
OJK mendorong agar penjaminan kredit untuk program pemerintah ditangani oleh perusahaan penjaminan.

Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan arah konsolidasi perusahaan asuransi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan Danantara, termasuk mengenai penataan bisnis asuransi dan penjaminan kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam taklimat media, di Bali, Selasa, menjelaskan transformasi tersebut dilakukan sejalan dengan pembedaan kegiatan usaha antara asuransi kredit dan penjaminan kredit.

OJK mendorong agar penjaminan kredit untuk program pemerintah ditangani oleh perusahaan penjaminan, baik PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) maupun perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

Sementara itu, perusahaan asuransi kredit tetap dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kredit pada kegiatan pembiayaan yang bersifat komersial atau di luar program pemerintah.

Sejalan dengan itu, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang selama ini turut menjalankan kegiatan penjaminan kredit tengah melakukan pembenahan melalui pemisahan bisnis.

Menurutnya, bisnis penjaminan kredit Askrindo diarahkan untuk disatukan dengan Jamkrindo. Sementara kegiatan usaha asuransi yang dipisahkan berpotensi ditempatkan dalam salah satu grup perusahaan asuransi BUMN, dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disebut sebagai salah satu kemungkinan.

“Makanya, Askrindo yang selama ini menjalankan fungsi penjaminan kredit, selain Jamkrindo, itu juga sedang melakukan pembenahan, sehingga dipecah,” ujar Ogi.

Sementara itu, terkait dengan asuransi segmen syariah, Ogi menyebut Danantara perlu menentukan perusahaan yang akan menjadi wadah konsolidasi untuk masing-masing segmen bisnis tersebut, termasuk mempertimbangkan penataan perusahaan reasuransi syariah.

“Kalau yang syariah berarti dari Danantara Group harus memutuskan asuransi umum syariah mana yang akan digunakan menjadikan satu, lalu asuransi jiwa syariah jadi satu, lalu perusahaan reasuransi syariah,” katanya menambahkan.

Ogi menegaskan bahwa khusus unit usaha syariah, perusahaan asuransi tetap harus memenuhi kewajiban pemisahan atau spin-off paling lambat Desember 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang menetapkan batas waktu pemisahan paling lambat 31 Desember 2026.

Adapun rencana konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN sektor asuransi sebelumnya disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

Danantara menargetkan merger perusahaan BUMN asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit dapat selesai pada akhir tahun 2026, termasuk perusahaan asuransi berbasis syariah.