Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memperkuat persiapan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengintegrasikan pertukaran data untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP yang merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Adapun Program Penjaminan Polis akan diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Selain memperkuat perlindungan konsumen, program tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Ogi menuturkan, kesiapan implementasi PPP sangat bergantung pada sejumlah aspek sejak tahap awal, mulai dari ketepatan kepesertaan, akurasi data, hingga koordinasi antarlembaga. Karena itu, Juklak diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data akan berlangsung dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan perusahaan asuransi sekaligus memantau risiko. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.
Cakupan pertukaran data juga akan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Juklak tersebut turut mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, ditetapkan pula jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, tenggat waktu, serta media yang digunakan.
OJK dan LPS juga dapat membahas hal-hal yang belum diatur melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Meski demikian, Ogi menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan informasi yang dipertukarkan, mengingat data tersebut memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegasnya.
Di sisi lain, mekanisme pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
Ogi menambahkan, PPP menjadi bagian dari agenda besar penguatan industri perasuransian nasional yang juga mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.
Melalui koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, OJK akan terus mematangkan persiapan program, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.
Harapannya, implementasi PPP dapat berjalan efektif dan kredibel sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis sekaligus memperkuat fondasi industri asuransi nasional.