Bank Sulselbar menjalin kerja sama dengan One Waqf melalui pengembangan instrumen Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan dalam Workshop Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia yang diselenggarakan Bank Sulselbar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Selasa (3/11).
Kerja sama Bank Sulselbar dan One Waqf 'Kedai Kopi Waqf Wakafee' menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui inovasi produk dan pemanfaatan instrumen keuangan sosial.
Langkah ini sejalan dengan dorongan OJK agar layanan keuangan syariah semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan ekosistem yang terintegrasi. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui industri dan inovasi produk, tetapi juga peningkatan literasi serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan kolaborasi yang erat dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, industri, ulama, akademisi, dan masyarakat, keuangan syariah diharapkan semakin inklusif, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Dian dalam keterangannya.
Menurut Dian, keterlibatan ulama dan berbagai elemen masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Hal tersebut perlu diikuti pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat dan penguatan kelembagaan industri keuangan syariah.
Penguatan ekosistem tersebut turut dibahas dalam workshop bertema 'Sinergi Ulama, Akademisi, Pemerintah dan Industri dalam Memperluas Inklusi dan Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah'.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai lembaga, antara lain pondok pesantren se-Sulawesi Selatan, Dewan Pengawas Syariah perbankan syariah, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta organisasi kemasyarakatan Islam.
Workshop tersebut juga menghadirkan anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) OJK Anwar Abbas dan Prof Hasanudin yang merupakan Wakil Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sejumlah isu yang dibahas meliputi peran pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan syariah, praktik dan pengembangan produk perbankan syariah, hingga peran fatwa DSN-MUI dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendukung perkembangan industri.
Melalui penguatan kerja sama dan inovasi tersebut, OJK berharap pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah semakin berkembang. Upaya ini juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian daerah dan nasional.