JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar dana cadangan pesangon pekerja tetap dikelola dalam ekosistem dana pensiun. Langkah strategis ini diambil guna mendukung pendalaman pasar keuangan nasional secara berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono mengatakan, pengelolaan dana cadangan pesangon sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan program pensiun. Lembaga tersebut mencakup institusi yang sudah ada maupun entitas baru yang dibentuk oleh pemerintah.
“Jadi, kami posisinya sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kami open siapa saja, tapi adalah lembaga penyelenggara dana pensiun,” kata Ogi dalam kegiatan taklimat media di Bali, Selasa (17/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan untuk memperjelas posisi regulator terkait tata kelola dana pekerja.
Menurut Ogi, pengelolaan dana pesangon sebagai bagian dari program pensiun penting untuk mempertahankan manfaat insentif perpajakan yang berlaku bagi industri dana pensiun. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan perlindungan optimal bagi para pekerja di masa depan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengalihan dana pesangon yang saat ini ditempatkan perusahaan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan ke lembaga khusus di luar ekosistem dana pensiun berpotensi mengurangi akumulasi aset industri tersebut. Penurunan aset ini dikhawatirkan dapat melemahkan fondasi industri keuangan jangka panjang.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan tengah mendorong peningkatan aset dana pensiun yang saat ini baru sekitar 8 persen terhadap produk domestik bruto. Sementara itu, target jangka panjang pada 2045 dipatok mencapai 60 persen dari produk domestik bruto nasional.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Iwan Pasila memperkirakan, dana kompensasi pekerja yang selama ini masuk dalam komponen pesangon mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Angka fantastis ini menunjukkan potensi besar dana pekerja dalam memperkuat likuiditas pasar domestik.
Iwan menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan tengah berdiskusi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi lintas kementerian ini dilakukan agar dana tersebut dapat tetap dikategorikan secara resmi sebagai dana pensiun.
Dia menilai pengelolaan dana pesangon tidak hanya menyangkut penghimpunan dan investasi semata. Aspek kesiapan likuiditas juga menjadi prioritas utama guna memenuhi hak pekerja ketika memenuhi persyaratan pencairan.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pensiun. Regulasi tersebut merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Penjelasan ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Ia juga menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan informasi yang tidak benar. Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menyaring informasi yang bersumber dari dunia maya.