Ekonomi

OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Berlaku 2028

OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Berlaku 2028

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan () dan Lembaga Penjamin Simpanan () mulai memperkuat koordinasi untuk mempersiapkan Program (PPP). Kedua lembaga menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan program tersebut.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Selasa (17/11/2026).

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. LPS ditugaskan menyelenggarakan program ini paling lambat Januari 2028.

PPP bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

Menurut Ogi, keberhasilan PPP tidak hanya ditentukan saat program mulai berjalan. Persiapannya juga harus didukung kepesertaan yang tepat, data akurat, serta koordinasi yang baik antara OJK dan LPS.

Pertukaran Data Dua Arah

Ogi menjelaskan, petunjuk pelaksanaan pertukaran data menjadi pegangan bagi OJK dan LPS untuk mempersiapkan program secara lebih terarah dan terukur.

Pertukaran data diperlukan karena kedua lembaga memiliki kebutuhan informasi yang saling berkaitan. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans serta kepatuhan peserta program penjaminan.

Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Prosesnya dimulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Selain itu, diatur pula jenis data yang dipertukarkan, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.

Hal-hal yang belum tercakup dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Jaga Keamanan Informasi

Meski mekanisme pertukaran data telah disiapkan, Ogi menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan informasi yang dibagikan kedua lembaga.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

OJK dan LPS juga mengarahkan agar pertukaran data menggunakan sarana yang efisien. Mekanisme tersebut diupayakan tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

Ogi menilai Program Penjaminan Polis akan melengkapi berbagai upaya penguatan industri perasuransian yang tengah berjalan. Langkah tersebut mencakup penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko perusahaan asuransi.

Menurut dia, pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dapat saling mendukung untuk memperkuat industri perasuransian nasional.