Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dicky Kartikoyono mengatakan tim Organisasi Untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) akan mengkaji keseluruhan ekosistem terkait pelindungan konsumen di Indonesia.
Dicky mengatakan kajian yang dilakukan oleh OECD akan berlangsung hingga satu tahun ke depan. Adapun, OECD dijadwalkan untuk mengumumkan penilaian terhadap kelayakan pelindungan konsumen di Indonesia pada November 2027. Dicky mengatakan ini merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD.
"Pada 8 sampai 11 Desember besok, (tim) proses aksesi OECD akan datang ke Indonesia. Dalam satu tahun ke depan kita akan dikaji dan dinilai keseluruhan ekosistem terkait dengan pelindungan konsumen," ujar Dicky dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, Senin (16/11/2026).
Selanjutnya, Dicky dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta bakal melakukan presentasi untuk menjawab berbagai sorotan (concern) yang disampaikan OECD kepada sektor pelindungan konsumen di Indonesia. Apalagi, OECD nantinya bakal membuka hal-hal yang masih dinilai kurang dalam sektor pelindungan konsumen di Indonesia.
Adapun, salah satu langkah yang bakal dilakukan Indonesia untuk memastikan pelindungan konsumen memadai adalah meluncurkan aplikasi untuk mencegah penipuan. Aplikasi ini bakal memberikan jawaban kepada masyarakat yang ingin memastikan apakah telepon atau transaksi yang masuk merupakan legal atau ilegal. Saat ini, aplikasi tersebut tengah dalam proses sandbox.
"Sebagai informasi, di OECD kemarin Malaysia cerita mengenai delapan kementerian lembaga yang mengintegrasikan proses untuk mengantisipasi segala bentuk scam dan fraud. Mereka sudah punya satu platform untuk menangani ini sekaligus," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]