JAKARTA – Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan obligasi daerah sekadar instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD). Menurut dia, penerbitan obligasi harus mampu menciptakan investasi produktif yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” kata Agus melalui keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Agus mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat, terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD memiliki keterbatasan sehingga pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber pembiayaan jangka panjang dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.
Agus mencontohkan, apabila kapasitas investasi daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya mampu meningkatkannya menjadi 120 atau 130. Bahkan, ketika tekanan fiskal menurunkan kemampuan investasi menjadi 70 atau 80, instrumen pembiayaan baru harus diarahkan untuk memperbesar kembali kapasitas pembangunan, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial serta sumber pembayaran yang jelas sebelum menerbitkan obligasi. Sektor penyediaan air minum, transportasi, dan fasilitas kesehatan menjadi beberapa bidang yang dapat dikaji sebagai calon proyek pembiayaan.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” ujar Agus.
Selain obligasi daerah, Agus menawarkan kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” kata dia.
Melalui skema tersebut, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas masing-masing bank. Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur, serta pengembangan transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim.
Menurut Agus, kebutuhan investasi Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi gambaran skala pembiayaan yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi BPD. Namun, angka tersebut masih berupa ilustrasi potensi kerja sama dan bukan komitmen pendanaan.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” kata dia.
Agus menegaskan obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Dia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan pemerintah daerah karena kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat melampaui masa jabatan kepala daerah.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” kata Agus.