Antalya/Istanbul (ANTARA) - Negara-negara berkembang menyoroti prinsip "pencemar membayar" (polluter pays principle) dalam perundingan di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, seiring dengan akan berakhirnya konferensi internasional tersebut.
Para delegasi tengah memperdebatkan cara untuk mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil ke energi bersih serta bagaimana mendistribusikan biayanya secara adil.
Sementara negara-negara industri membangun perekonomian mereka di atas bahan bakar fosil dan kini tengah meningkatkan investasi energi bersih, negara-negara berkembang masih terus berjuang mendapatkan modal.
Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), negara-negara berkembang akan membutuhkan sekitar 305 miliar dolar AS per tahun untuk pendanaan adaptasi pada 2035. Padahal, pada 2024, pendanaan publik global untuk adaptasi hanya mencapai sekitar 30 miliar dolar AS.
Prinsip "pencemar membayar" menetapkan bahwa negara-negara yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca harus memberikan dukungan finansial kepada negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas.
Pasal 9 Perjanjian Paris menegaskan tanggung jawab tersebut, dengan mewajibkan negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang, baik untuk pengurangan emisi maupun upaya adaptasi.
Pendanaan transisi hijau mencakup kebutuhan untuk meningkatkan jaringan listrik, memperluas akses terhadap teknologi bersih, membangun infrastruktur yang tangguh, serta melindungi komunitas yang rentan.
Namun, negara-negara yang terbebani utang besar lebih membutuhkan hibah dan pembiayaan lunak (concessional financing) dibandingkan dengan pinjaman komersial.
Sitthiroth Rasphone, Wakil Menteri Keuangan Laos, menyampaikan kepada Anadolu bahwa dukungan finansial global perlu diperluas guna membantu negara-negara berkembang mencapai target iklim mereka.
Rasphone menyatakan bahwa banyak negara berkembang, termasuk negara-negara yang paling kurang berkembang, menghadapi guncangan eksternal dan ketidakstabilan makroekonomi. Kondisi itu menuntut kapasitas kelembagaan dan teknis yang lebih kuat agar mereka dapat mengakses pendanaan global.
Dia menambahkan bahwa Laos telah mengintegrasikan keuangan hijau ke dalam strategi nasional 10 tahunnya, dengan membentuk platform terpusat untuk memfasilitasi akses terhadap pendanaan global.
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026