Politik

Nama Dasco Ramai Diperbincangkan Masuk Kandidat Wapres, Begini Tanggapan Tokoh NU

Nama Dasco Ramai Diperbincangkan Masuk Kandidat Wapres, Begini Tanggapan Tokoh NU

JAKARTA – Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang membutuhkan kepemimpinan solid serta komunikasi terbuka di lingkungan pemerintahan.

Dalam situasi tersebut, dibutuhkan sosok wakil presiden yang tidak sekadar menjadi pendamping Presiden, tetapi juga berani berdialog, berdiskusi, bahkan menyampaikan pandangan kritis kepada kepala negara.

Wakil presiden tidak seharusnya hanya menyampaikan laporan positif atau sekadar menyenangkan hati Presiden dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang).

Sebaliknya, seorang wakil presiden harus mampu menyampaikan kondisi sesungguhnya di lapangan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian dan koreksi pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan Aktivis 98 yang juga Wasekjen PBNU periode 2022–2026, Rahmat Hidayat Pulungan.

Menurutnya, keberanian menyampaikan fakta dan membangun dialog yang sehat merupakan kualitas penting seorang pendamping Presiden.

"Presiden membutuhkan pendamping yang berani menyampaikan apa adanya, bukan hanya hal-hal yang ingin didengar," kata Rahmat, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026). 

Dalam situasi penuh tantangan, kejujuran dan keberanian memberikan masukan sangat dibutuhkan agar Presiden memiliki gambaran utuh sebelum mengambil keputusan," ujar Rahmat.

Dalam konteks tersebut, Rahmat menyoroti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, pengalaman Dasco dalam menjalankan komunikasi politik dan berinteraksi dengan berbagai kelompok menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dicermati dalam diskursus mengenai kepemimpinan nasional.

Dia menilai, salah satu kualitas penting yang perlu dimiliki sosok wakil presiden adalah kemampuan menjadi representasi perspektif sipil di tengah menguatnya perdebatan mengenai peran militer dalam berbagai ruang kehidupan bernegara.

Selain itu, karakter egaliter dan inklusif juga diperlukan. Menurut Rahmat, pemimpin harus mampu membangun komunikasi tanpa sekat, tidak terjebak dalam budaya feodal, serta bersedia mendengarkan berbagai pandangan yang berbeda.

Dia menyatakan demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau mendengar dan tidak alergi terhadap kritik. Tidak boleh ada kekuasaan yang terlalu disakralkan sehingga tertutup dari aspirasi masyarakat.