Politik

Muhammadiyah Belum Larang Ketua Umum Rangkap Jabatan di Pemerintahan

Muhammadiyah Belum Larang Ketua Umum Rangkap Jabatan di Pemerintahan

PALU -- Tokoh Muhammadiyah yang akan dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Muktamar ke-49 tahun depan masih dimungkinkan merangkap jabatan di pemerintahan. Sebab, hingga saat ini, belum ada ketentuan resmi dalam organisasi yang melarang pimpinan tertinggi Muhammadiyah menduduki jabatan di pemerintahan, termasuk sebagai menteri.

Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, mengatakan larangan rangkap jabatan yang berlaku saat ini hanya menyangkut posisi sebagai pengurus partai politik. Sementara itu, jabatan di pemerintahan belum masuk dalam kategori yang dilarang.

"Sampai saat ini tidak ada larangan. Yang dilarang hanya tidak boleh merangkap pengurus partai politik. Ya, kalau partai politik nggak boleh memang," ujar Agung saat diwawancarai di sela-sela Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (15/11/2026).

Agung menjelaskan, ketentuan tersebut masih berlaku hingga sekarang. Karena itu, seorang pimpinan Muhammadiyah yang menduduki jabatan di pemerintahan tidak secara otomatis melanggar aturan organisasi.

Meski demikian, dia mengakui terdapat suara-suara di internal Muhammadiyah yang menghendaki agar pimpinan organisasi tidak merangkap jabatan di pemerintahan. Namun, aspirasi tersebut belum menjadi keputusan resmi Muhammadiyah.