Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat () menetapkan 25 November 2026 sebagai batas akhir bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden () yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, tenggat waktu itu disepakati dalam rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026). Dalam rapat yang sama, MPR juga menetapkan jadwal pemilihan hingga pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026, mundur satu pekan dari rencana semula pada 2 Desember 2026.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menegaskan, Presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden yang dilengkapi dokumen persyaratan. Terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon.
“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” jelas dia.
Untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut, MPR membentuk tim verifikasi yang diketuai Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Tim ini akan meneliti seluruh persyaratan, termasuk dokumen ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan.
Habiburokhman mengatakan, penunjukan dirinya sebagai ketua tim verifikasi diputuskan dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri pimpinan MPR dan para ketua fraksi.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri Para Pimpinan MPR bersama para ketua Fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman.
Proses Verifikasi Cawapres
Habiburokhman menjelaskan, proses verifikasi terhadap dua nama cawapres yang diajukan Presiden akan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Tim akan memeriksa kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan yang diserahkan masing-masing calon.
“Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Wapres baru dijadwalkan Rabu 9 Desember 2026. Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres,” kata dia.
Habiburokhman memastikan proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara administratif. Tim akan bersikap proaktif untuk memastikan seluruh dokumen yang diserahkan calon sesuai dengan fakta.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” ucapnya.
Untuk memaksimalkan pemeriksaan, tim verifikasi juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” ujar Habiburokhman.
Alasan Perubahan Jadwal
Sementara itu, Muzani menjelaskan, perubahan jadwal pemilihan dan pelantikan wapres dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo yang meminta penundaan. Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan sebelum mengajukan nama calon.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ucap Muzani.