REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR, – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program sertifikat tanah gratis merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu.
Maruarar menyoroti masih banyaknya warga yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, namun belum mengantongi sertifikat resmi. Ia menekankan bahwa program ini menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat," ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, pemberian sertifikat tanah gratis bukan sekadar penyerahan dokumen, melainkan sebuah langkah fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dijalankan secara terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lainnya di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi.
Pendekatan Komprehensif
Maruarar menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah bersifat komprehensif. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan kondisi ekonomi keluarga.
"Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen," jelasnya.
Ia menilai sinergi antar program ini sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan. Dengan memiliki sertifikat, aset warga menjadi terlindungi secara hukum dan dapat menjadi modal ekonomi.
Perluasan Program Bedah Rumah
Selain sertifikasi tanah, pemerintah juga memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Di Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah meningkat drastis dari 1.346 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026.
Peningkatan serupa juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat, di mana jumlah rumah yang menjadi sasaran program naik dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
Maruarar menambahkan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Beberapa di antaranya adalah bunga kredit sebesar lima persen per tahun, uang muka hanya satu persen, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.
"Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," pungkas Maruarar.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.