Liputan6.com, Jakarta - Fasad bangunan berwarna putih dengan deretan jendela tinggi berpenutup krem menjadi pemandangan pertama saat melihat Gedung A.A. Maramis di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta. Pilar-pilar besar yang menghiasi bagian depan bangunan memperlihatkan karakter arsitektur klasik yang masih dipertahankan hingga kini.
Memasuki bagian dalam, pengunjung disambut suasana yang memadukan nuansa klasik dan modern. Lantai abu-abu gelap berpadu dengan dinding putih serta rak-rak buku yang tertata rapi. Sejumlah lukisan yang dipajang di antara rak buku menghadirkan sentuhan galeri seni di dalam perpustakaan.
Nuansa klasik semakin terasa di salah satu ruangan. Rak-rak kayu berwarna cokelat tua memenuhi sisi ruangan, sementara meja panjang dengan kursi berlapis kulit tertata di bagian tengah. Langit-langit kayu dengan susunan balok yang terlihat jelas, ditambah lampu gantung bergaya klasik, memperkuat kesan bangunan bersejarah.
Bangunan yang kini menjadi Perpustakaan Soemitro Djojohadikusumo ini menyimpan perjalanan panjang sejarah pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Sebelum difungsikan sebagai ruang literasi, gedung tersebut pernah menjadi bagian dari pusat aktivitas pemerintahan Hindia Belanda.
Usianya bahkan telah melampaui dua abad. Rencana pembangunan kawasan ini sudah dimulai sejak 1809, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.
Berdasarkan penjelasan Alfi dari bagian Perpustakaan Kementerian Keuangan, kawasan tersebut awalnya dirancang sebagai kompleks Istana Gubernur Jenderal.
"Kalau kita bicara sejarah gedung, kawasan ini sebenarnya awalnya istana. Yang mau dibangun Daendels di 1809. Master plan-nya ini adalah satu kawasan kompleks Istana Gubernur Jenderal," ujar Alfi saat ditemui di lokasi.
Dalam rancangan awal, kompleks tersebut terdiri dari beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Bangunan utama direncanakan menjadi tempat tinggal sekaligus pusat aktivitas Gubernur Jenderal. Sementara itu, bangunan di sayap utara disiapkan sebagai kantor pendukung pemerintahan.
Namun, rencana awal tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan pembangunan. Setelah pembangunan diselesaikan pada masa Du Bus, kompleks itu akhirnya difungsikan sebagai pusat perkantoran pemerintahan Hindia Belanda pada 1828.
Dari Perbendaharaan Umum hingga Kantor Kas Pemerintah
Sejarah gedung ini juga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pengelolaan keuangan. Ruangan yang kini menjadi bagian dari perpustakaan dulunya digunakan sebagai kantor perbendaharaan umum atau dikenal dengan istilah Algemeene Ontvanger.
Menurut Alfi, lembaga tersebut bertugas mengelola administrasi arus masuk dan keluar uang pemerintah kolonial. Fungsinya memiliki kemiripan dengan pengelolaan perbendaharaan negara saat ini.
"Jadi mereka yang mengurusi semacam tata kelola untuk arus keluar masuknya uang pemerintah kolonial," jelasnya.
Fungsi gedung kembali berubah pada 1924. Saat itu, bangunan dialihfungsikan menjadi Landskas, yakni kantor kas pemerintah.
Perubahan tersebut membuat aktivitas pengelolaan uang di gedung itu semakin luas. Selain menangani administrasi keuangan, kawasan tersebut juga digunakan untuk menyimpan dan mencairkan uang pemerintah.
Alfi menjelaskan, bagian belakang gedung dahulu memiliki ruangan khusus yang dilengkapi brankas untuk menyimpan uang. Bahkan, bagian langit-langit bangunan pernah dimanfaatkan untuk menyimpan uang koin yang ditempatkan dalam kantong-kantong dan digantung di atasnya.
Jejak fungsi tersebut kini menjadi bagian dari cerita sejarah yang diperkenalkan kepada pengunjung perpustakaan. Bangunan ini bukan sekadar ruang untuk menyimpan buku, melainkan juga menyimpan kisah perjalanan pengelolaan keuangan negara sejak masa kolonial.
Menyimpan Pemikiran Menteri Keuangan dan Arsip Sejarah Ekonomi
Perubahan fungsi gedung menjadi perpustakaan membawa misi baru, yakni mengumpulkan dan memperkenalkan pengetahuan tentang keuangan negara kepada masyarakat.
Koleksinya tidak hanya berupa buku bacaan umum. Pengunjung juga dapat menemukan berbagai dokumen, arsip, serta pemikiran para mantan Menteri Keuangan yang merekam perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia.
Salah satu koleksi yang ditampilkan adalah arsip milik Frans Seda, Menteri Keuangan pada masa Kabinet Ampera. Dokumen tersebut berisi catatan dan bahan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa peralihan pemerintahan setelah berakhirnya Orde Lama.
Di antaranya terdapat bagan kerja Kementerian Keuangan pada masa Kabinet Ampera. Bagan tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam menjalankan stabilisasi politik dan ekonomi ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang berat.
Koleksi ini menjadi menarik karena Indonesia pernah mengalami hiperinflasi sangat tinggi pada 1965. Pemerintah saat itu berupaya memulihkan perekonomian melalui berbagai kebijakan, termasuk pengendalian harga dan penataan keuangan negara.
Selain arsip Frans Seda, perpustakaan juga menyimpan buku-buku yang ditulis langsung oleh para mantan Menteri Keuangan.
Koleksi terbitan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan ditempatkan di area berbeda. Isinya mencakup beragam topik, mulai dari kebijakan fiskal, penganggaran, APBN, perpajakan, bea dan cukai, hingga moneter dan kekayaan negara.
Pengunjung juga dapat menemukan koleksi nota keuangan dari berbagai periode, mulai 1968 hingga edisi terbaru yang tersedia di perpustakaan.
Bukan Sekadar Tempat Membaca, Ada Galeri dan Ruang Diskusi
Perpustakaan Soemitro Djojohadikusumo dikembangkan dengan konsep GLAM, singkatan dari Gallery, Library, Archive, dan Museum. Konsep ini membuat fungsinya lebih luas daripada sekadar tempat membaca atau meminjam buku.
Alfi menjelaskan, area depan perpustakaan diisi koleksi pengetahuan umum yang disusun menggunakan sistem klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC), mulai dari kode 000 hingga 900.
Semakin masuk ke bagian dalam, pengunjung akan menemukan koleksi yang lebih spesifik mengenai Kementerian Keuangan. Isinya antara lain arsip pemikiran para menteri dan berbagai produk pengetahuan yang diterbitkan unit-unit organisasi di lingkungan kementerian.
Di bagian tengah gedung terdapat ruang multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti diskusi, bedah buku, hingga pameran seni. Perpustakaan juga menyediakan silent reading zone atau area membaca senyap bagi pengunjung yang membutuhkan suasana lebih tenang.
Selain itu, terdapat area mini museum dan arsip yang menampilkan koleksi tematik. Tema pameran di area ini direncanakan berganti setiap enam bulan sekali.
Menurut Alfi, pengembangan perpustakaan bertumpu pada tiga pilar, yakni knowledge hub, advokasi kebijakan, dan ekosistem kolaborasi.
Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai kebijakan keuangan negara serta memiliki ruang untuk bertukar gagasan.
Perpustakaan ini pun membuka kesempatan bagi pihak luar untuk berkolaborasi, termasuk menggelar pameran seni.
"Jadi sebenarnya kami terbuka untuk pameran kolaborasi. Misal ada seniman luar yang ingin pameran lukisan di sini, tinggal hubungi kami nanti kita bisa kolaborasi juga untuk pameran lukisan di sini," kata Alfi.
Perpustakaan Soemitro Djojohadikusumo dijadwalkan mulai dibuka untuk masyarakat umum pada Senin, 23 November 2026.
Kehadirannya membawa babak baru bagi bangunan berusia lebih dari dua abad tersebut. Dari kawasan yang dahulu dirancang sebagai pusat pemerintahan, kemudian menjadi bagian dari pengelolaan keuangan kolonial, kini gedung itu diharapkan menjadi ruang belajar, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi bagi masyarakat.