Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan berubah menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Perubahan itu akan ditindaklanjuti dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang kini disiapkan Komisi XI DPR.
Hal itu disampaikan Misbakhun dari Komisi XI dalam rapat konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPR soal usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027, Selasa (17/11/2026).
"Secara direktif Presiden sudah mengeluarkan Keppres bahwa LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudah keluar Keppres-nya, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik," ujar Misbakhun, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurut Misbakhun, selama ini pengadaan dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian dan lembaga. Ia menyebut Presiden telah mengarahkan Kepala LKPP agar pengadaan barang dan jasa, pada porsi tertentu, dipusatkan.
"Secara direktif Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Kepala LKPP bahwa pengadaan barang dan jasa itu pada poin-poin dan porsi tertentu akan dipusatkan," katanya.
Misbakhun menjelaskan pemusatan itu perlu diatur dalam undang-undang. Alasannya, kebijakan tersebut mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi.
"Direktif tersebut harus berada di level undang-undang karena mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi, nanti akan dilakukan upaya sentralisasi," ujarnya.
Komisi XI, kata Misbakhun, telah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) menyusun naskah akademik RUU tersebut. Audiensi dengan LKPP telah dilakukan pada 29 Oktober 2026.
Sejumlah persoalan yang diidentifikasi antara lain fragmentasi pengadaan, ketergantungan pada rantai pasok, payung hukum yang belum memadai, penyelesaian sengketa yang belum optimal, serta agenda sosial, politik, dan lingkungan yang belum kuat.
Pokok pengaturan RUU, menurutnya, meliputi integrasi pasar pengadaan, penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penguatan keterlibatan UMKM dan koperasi, transformasi digital, penyelesaian sengketa, serta struktur kelembagaan.
[Gambas:Video CNBC]