Oleh : Imron Rosyadi
Ketua Dewas Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dominasi dolar AS hingga kini masih menguat lantaran sebagian besar komoditas global (terutama minyak mentah dunia) ditransaksikan menggunakan dolar AS. Kemudian proporsi terbesar cadangan devisa yang disimpan bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia (BI), dalam wujud dolar AS dan obligasi pemerintah AS, US Treasury.
Ditambah lagi, pasar keuangan AS dipercaya lebih likuid, mampu menjaga stabilitas pasar dan memiliki regulasi yang transparan. Sehingga pasar modal AS dinilai menjadi tempat berlindung yang aman (safe haven) bagi dana para investor lintas negara.
Namun persoalannya, dominasi dolar AS yang terlalu kuat dalam transaksi Internasional, semakin menyulitkan posisi negara-negara yang memiliki mata uang tergolong lemah (soft currency), yakni mata uang yang volatilitasnya terhadap dolar AS sangat tinggi, dan cenderung tertekan melemah, termasuk rupiah.
Local Currency Transaction
Masih digdayanya dolar AS lantaran setiap transaksi perdagangan bilateral harus menggunakan mata uang pihak ketiga, yakni dolar AS. Misalnya, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan residen Indonesia dan Thailand, pembayarannya tidak menggunakan bath Thailand atau rupiah, melainkan menggunakan dolar AS.
Transaksi bilateral tersebut tentu kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik ekportir maupun importir, karena suka tidak suka harus berhadapan dengan risiko perubahan nilai tukar (kurs) mata uang masing-masing negara, terutama saat terjadi pelemahan kurs yang semakin dalam.
Alhasil, negara-negara berkembang yang umumnya memiliki mata uang lemah, secara perlahan tetapi pasti, dituntut meninggalkan dolar AS dalam transaksi Internasionalnya, baik di sektor perdagangan maupun investasi di pasar keuangan Internasional. Sehinga diharapkan tanpa keterlibatan dolar AS, biaya transaksi Internasional bisa lebih efisien.
Oleh karena itu, langkah BI yang berupaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS, dengan jalan menginisiasi kerjasama local currency transaction (LCT) dengan sejumlah negara mitra, layak diapresiasi.
Langkah BI itu dinilai sangat strategis demi mewujudkan “transaksi tanpa dolar AS”. Sehingga jika volume transaksinya terus membesar, dan meluas ke lebih banyak negara, memungkinkan rupiah menguat terhadap dolar AS sepanjang masa.
Menurut BI (2026) kerjasama LCT merupakan salah satu inisiatif yang ditempuh untuk diversifikasi mata uang guna meningkatkan stabilitas nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi pasar valuta asing (valas).
Selain itu, dengan kerjasama LCT bisa memperdalam pasar keuangan, sehingga pada ujungnya diharapkan akan mendukung peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra.
Alhasil, dengan skema LCT itu memungkinkan pembayaran dalam aktivitas ekspor-impor, investasi hingga transaksi lintas negara lainnya bisa dilakukan dengan mata uang lokal masing-masing negara, tanpa harus melibatkan dolar AS.
Terdapat sejumlah keuntungan bagi pelaku usaha yang menggunakan skema LCT antara lain, mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses transaksi dan mitigsi risiko nilai tukar menjadi lebih efisien. Pelaku usaha tidak perlu melakukan konversi ganda ke dolar AS, sehingga lebih hemat karena memotong biaya transaksi cukup signifikan.
Skema LCT juga membantu mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian pembayaran antar-negara melalui bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di dalam negeri dan negara mitra. Selain itu, transaksi dengan mekanisme LCT bisa mengurangi risiko kurs rupiah yang belakangan cenderung fluktuatif terhadap dolar AS.
Kerangka kerja LCT cukup fleksibel dan simpel, namun tetap di bawah pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan berbagi informasi oleh otoritas berwenang. Setidaknya terdapat tiga fitur utama kerangka kerja LCT ACCD.
Pertama, fleksibilitas administrasi valas. Dalam hal ini otoritas memberikan fleksibilitas dan relaksasi kepada bank ACCD terhadap administrasi transaksi valas untuk memfasilitasi transaksi dengan skema LCT.
Kedua, mekanisme pengawasan dan pematauan. Mekanisme pelaporan, pengawasan dan berbagi informasi antara otoritas domestik dan negara mitra untuk memastikan ACCD patuh pada persyaratan dalam pedoman fleksibilitas administrasi valas.
Ketiga, dealer lintas mata uang yang ditunjuk (ACCD). Kedua otoritas (domestik dan negara mitra) menunjuk sejumlah bank dari kedua negara untuk memberikan layanan keuangan terkait memfasilitasi transaksi dengan mata uang lokal. Sementara, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, diperlukan perluasan dan penguatan implementasi kerjasama LCT dengan negara mitra.
Perkembangan terakhir sudah ada 8 negara mitra yakni, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, United Arab Emirat (UAE), Singapura dan India. Menurut catatan BI (2026) hingga April 2026, nilai transaksi LCT menembus USD22,61 miliar atau sekitar Rp406 trliun, melonjak 309 persen (yoy).
Indonesia-Tiongkok
Khusus kerjasama perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok, BI menginisiasi adanya Bank Kliring Renminbi (Renminbi Clearing Bank) atau RMB Clearing Bank yang dilaunching pada 12 November 2026 yang lalu.
Menurut BI (2026) hadirnya RMB Clearing Bank sebagai lembaga pendukung pasar uang dan valuta asing (PUVA) untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya BI memperkuat stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi.
Kehadiran bank kliring tersebut ditujukan untuk memperluas akses likuiditas RMB di pasar domestik, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok, serta mendukung perluasan transaksi antarnegara menggunakan mata uang lokal (LCT).
Pengembangan kerasama itu juga menjadi salah satu strategi diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung stabilitas nilai Rupiah di tengah dinamika global.
People's Bank of China (PBoC) menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring Renminbi di Indonesia. Bank kliring ini berperan mendukung ketersediaan likuiditas Renminbi, layanan kliring dan penyelesaian transaksi, serta instrumen penempatan dan pembiayaan.
Dengan demikian, publik berharap kemunculan bank kliring Renminbi di Indonesia memberikan kemudahan transaksi perdagangan-investasi dengan mengggunakan LCT. Hal ini mengingat Tiongkok menyumbang sekitar 45% dari impor nonmigas Indonesia (Januari-September 2026).
Sementara itu komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok mencakup besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan produk turunannya. Dari sisi investasi, Tiongkok daratan menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing di Indonesia dengan nilai USD4,97 miliar (Januari-September 2026).