Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengembangkan portal pengecekan nomor telepon seluler yang terdaftar menggunakan identitas pribadi.
Melalui layanan cekdomain.komdigi.go.id ini, masyarakat nantinya bisa mengetahui apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), hingga data wajah mereka digunakan untuk meregistrasikan nomor HP tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, mengatakan portal tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya pemerintah membersihkan data pelanggan seluler yang tidak valid sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas untuk aktivitas kejahatan digital.
"Ke depan, dalam rangka juga meningkatkan cleansing data pelanggan yang tidak valid, saat ini kami sedang menyusun atau mengembangkan portal cek nomor," ujar Dany di Jakarta.
Untuk saat ini, website pengecekan nomor HP masih dalam tahap uji coba yang terus dikembangkan oleh Komdigi. Pengujian tersebut dilakukan agar nanti dirilis dapat stabil diakses masyarakat.
Lebih lanjut, Dany menjelaskan, melalui portal tersebut pelanggan operator seluler nantinya dapat melakukan pengecekan nomor HP yang diregistrasikan menggunakan NIK, nomor KK, maupun data wajah mereka.
Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui apabila terdapat nomor seluler yang terdaftar menggunakan identitasnya tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik identitas yang sah.
"Jadi ini adalah suatu portal yang mana nanti para pelanggan operator seluler itu dapat melakukan pengecekan nomor HP yang diregistrasikan dengan NIK, dengan NIK dan KK, ataupun dengan wajahnya mereka," jelasnya.
Apabila ditemukan nomor seluler yang didaftarkan tanpa sepengetahuan pemilik identitas, masyarakat dapat mengajukan laporan ke gerai resmi operator seluler. Selanjutnya, operator dapat menindaklanjuti laporan tersebut untuk melakukan penonaktifan nomor atau pemblokiran.
Dany menegaskan, pengembangan portal ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data pelanggan setelah pemerintah menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui portal tersebut dengan melampirkan bukti pendukung. Jika laporan terbukti, nomor yang digunakan untuk aktivitas kejahatan digital diklaim dapat ditindaklanjuti dengan pemblokiran dalam waktu 1 x 24 jam.