Surabaya, Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi, dan perluasan akses keuangan daerah di wilayahnya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
"Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan," kata Khofifah di Surabaya, Jatim, Rabu.
Khofifah mengatakan penguatan koordinasi ketiga tim tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan daya beli masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Menurut dia, perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), dengan inflasi Oktober 2026 sebesar 3,09 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Jawa Timur juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,83 persen secara tahunan kalender atau cumulative-to-cumulative (c-to-c), dengan kontribusi 25,61 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,36 persen terhadap perekonomian nasional.
Untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal, Khofifah meminta pemerintah daerah mewaspadai potensi kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, pemantauan harga, pengawasan pasar, serta penguatan kerja sama antarwilayah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
"Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani," ujarnya.
Di sektor digitalisasi, Khofifah mendorong penyederhanaan proses bisnis pemerintahan, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan pembayaran pajak daerah secara digital.
Ia juga meminta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah melalui katalog elektronik atau e-Katalog.
"Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Sementara dalam perluasan akses keuangan, Pemprov Jatim mengoptimalkan Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).
Ketiga program tersebut telah menjangkau lebih dari 109 ribu UMKM dengan akumulasi penyaluran kredit sekitar Rp4,59 triliun. Khofifah berharap pembiayaan produktif tersebut dapat meningkatkan daya saing usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
"Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,47 persen.
Ia mengingatkan peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga pangan dan energi menjadi risiko inflasi menjelang Natal.
"Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal-Tahun Baru," katanya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran menyampaikan penyaluran kredit perbankan hingga September 2026 tumbuh 4,74 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,24 persen.
OJK juga terus memperluas edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang hingga Oktober 2026 menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi.