Oleh : Bagong Suyanto
Guru Besar dan Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan pihaknya memberikan dukungan untuk korban agar segera mendapatkan perlindungan. Hingga saat ini, kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan pejabat publik di Kupang ini sedang dalam proses pemeriksaan.
Seperti diberitakan di media massa bahwa Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan pelaku yang diduga adalah seseorang pejabat berinisial YL sebagai pihak terlapor. Apakah kasus kekerasan seksual benar terjadi, dan apakah benar Bupati Kupang yang menjadi pelaku, waktulah yang akan membuktikannya. Yang pasti, Komnas Perempuan berkomitmen memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan.
Pejabat Publik Sebagai Pelaku
Kalau berbicara idealnya, yang namanya jabatan publik seharusnya menjadi simbol amanah, perlindungan, dan pelayanan bagi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, publik seringkali dikejutkan oleh kabar mengenai pejabat negara yang duduk di kursi pesakitan bukan karena kebijakan yang keliru, melainkan karena dugaan terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Fenomena ini bukan sekadar penyimpangan moral individu, melainkan imbas dari gejala di mana kekuasaan yang tidak diawasi dapat berubah menjadi instrumen penindasan.
Ketika seorang pejabat publik menjadi pelaku kekerasan seksual, kejahatan yang terjadi sungguh memprihatinkan. Ada ketimpangan relasi kuasa yang sangat tajam antara pelaku dan korban. Dalam banyak peristiwa, jabatan politik, kendali atas birokrasi, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi digunakan sebagai alat tawar sekaligus ancaman untuk membungkam suara korban. Jika benar kasus yang terjadi di Kupang, maka bisa kita lihat bagaimana relasi penundukan melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan seksual.
Data sepanjang tahun 2026 mencatat bahwa di lingkungan kekuasaan birokrasi maupun di lembaga lain, seringkali menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan. Dalam sebuah diskusi publik mengenai penanganan dan pemulihan korban pada September 2026, Komnas Perempuan mengungkapkan sedikitnya terjadi 17 kasus kekerasan seksual di ranah negara yang melibatkan pejabat publik. Pelakunya tidak hanya berasal dari satu lini, melainkan merentang mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, kepala desa, hingga oknum penegak hukum.
Sebelum dugaan kasus Bupati Kupang ini, masyarakat tentu masih ingat kasus mantan Kapolres Ngada (2025) AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang didakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur di sejumlah hotel di Kupang, serta perekaman dan penyebaran video tanpa persetujuan. Komnas HAM menyatakan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan pelanggaran HAM berat terhadap anak dalam kasus ini.
Kasus yang didata Komnas HAM, diyakini hanyalah puncak dari gunung es. Laporan yang masuk ke lembaga negara seringkali tertahan oleh rasa takut korban akan pembalasan atau kriminalisasi balik. Salah satu sorotan tajam muncul pada November 2026 ketika laporan dugaan kekerasan seksual menyeret nama pejabat publik. Perkara yang terjadi di Kupang kini tengah ditangani oleh Polda NTT tersebut memperlihatkan pola klasik penyalahgunaan wewenang yang selalu terulang, di mana korban biasanya dijanjikan pekerjaan sebelum akhirnya mengalami peristiwa traumatis di lingkungan rumah dinas pelaku.
Tindak kekerasan seksual tidak hanya di birokrasi pemerintahan daerah, akibat relasi kuasa yang timpang tindak kekerasan seksual sering juga terjadi di institusi pendidikan tinggi negeri. Sepanjang 2026, publik menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pejabat struktural kampus seperti dekan, ketua program studi atau dosen terhadap mahasiswi yang membutuhkan tanda tangan berkas akademik. Selama ini, ketergantungan korban pada otoritas pelaku dalam menentukan kelulusan atau karier membuat proses pelaporan seringkali berjalan di tempat.
Upaya Penanganan
Bagaimana kita menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan pejabat publik sesungguhnya adalah ujian bagi komitmen negara hukum. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang runtuh bukan hanya rasa keadilan korban, melainkan juga legitimasi moral negara di mata rakyatnya. Jabatan publik adalah mandat untuk menjaga martabat manusia, dan justru bukan menjadi lisensi untuk merampasnya. Sudah saatnya setiap pemegang kekuasaan memahami bahwa di hadapan hukum dan kemanusiaan, tidak ada satu pun kursi jabatan yang lebih tinggi daripada hak warga negara untuk hidup aman dan bermartabat.
Meski tidak selalu terjadi, tetapi ada indikasi pejabat publik kerap rawan menyalahgunakan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual. Sejumlah studi telah membuktikan bahwa kombinasi antara struktur kekuasaan yang hierarkis dan budaya impunitas yang masih mengakar, umumnya menjadi faktor yang sering melatarbelakangi seorang pejabat publik melakukan tindak kekerasan seksual. Bagi pemilik kekuasaan, melakukan tindak kekerasan seksual tidak jarang dianggap sebagai ekspresi dan representasi dari kedigdayaannya di hadapan korban.
Pejabat publik memiliki modal sosial, modal politik, dan jaringan pengaruh yang luas. Ketika kasus mencuat, tidak jarang muncul upaya penyelesaian secara kekeluargaan di luar jalur hukum, intimidasi halus terhadap keluarga korban, hingga narasi yang menyalahkan korban atau victim-blaming. Kisah tentang pejabat publik yang mengelak dari perbuatannya, dan bahkan kemudian menyudutkan korban yang dinilai hendak merusak nama baiknya tidak sekali-dua kali terjadi.
Selama ini, dalam berbagai kasus kekerasan seksual, alih-alih membela korban, publik justru lebih sibuk mempertanyakan moralitas atau latar belakang korban ketimbang menuntut pertanggungjawaban hukum dari sang pejabat. Padahal, penyalahgunaan jabatan publik untuk melakukan kejahatan seksual merupakan pengkhianatan ganda. Pertama, pelaku melanggar hak asasi dan martabat tubuh korban. Kedua, pelaku merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara yang seharusnya hadir melindungi warga yang rentan.
Kesenjangan
Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini membawa perubahan paradigma yang mendasar karena menempatkan korban sebagai pusat perlindungan dan pemulihan. UU TPKS juga secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan, sebuah celah yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku berkuasa untuk membeli perdamaian.
Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki relasi kuasa atas korban. Namun, sebagaimana sering diingatkan oleh para pegiat hak asasi manusia, kecanggihan pasal di atas kertas tidak akan bermakna tanpa integritas aparat penegak hukum di lapangan.
Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Keterbatasan kapasitas penyidik dalam memahami perspektif korban, lambatnya proses penahanan tersangka yang memiliki jabatan, hingga belum meratanya layanan pendampingan psikologis dan rumah aman di daerah sering kali membuat korban kelelahan di tengah jalan.
Untuk memastikan jabatan publik tidak lagi menjadi tameng bagi pelaku tindak kekerasan seksual, diperlukan langkah pembenahan yang sistemik dan tegas pada beberapa lini utama. Kepolisian dan kejaksaan harus memproses setiap laporan yang melibatkan pejabat publik secara transparan dan cepat, termasuk menerapkan penahanan agar pelaku tidak menggunakan pengaruhnya untuk menghilangkan barang bukti atau mengintimidasi saksi.